WFH ASN Sulbar Resmi Jalan: Hemat BBM, Kinerja Tetap Dikejar!

MAMUJU, iNewsMamuju.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Skema baru ini mengatur pola kerja empat hari di kantor dan satu hari bekerja dari rumah sebagai langkah konkret efisiensi energi.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan kebijakan tersebut mulai dijalankan secara bertahap dengan pembagian hari kerja, yakni Senin hingga Kamis ASN tetap masuk kantor, sementara Jumat ditetapkan sebagai hari WFH.

Baca Juga

Sulbar Jadi Rujukan Nasional, Kaltim Belajar Jurus Dongkrak PAD dari Pajak Air

Menurutnya, kebijakan ini bukan tanpa dasar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam upaya menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

“Ini adalah kebijakan Bapak Presiden untuk efisiensi terhadap bahan bakar,” tegas Suhardi Duka, Senin (30/3/2026).

Meski demikian, Pemprov Sulbar masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat. Namun, implementasi awal sudah mulai dilakukan sebagai bentuk kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional.

Baca Juga

IRB Sulbar 211,46! BPBD Perkuat Mitigasi Bencana 2026

“Kita mulai dari sini. Empat hari kerja di kantor dan satu hari kerja WFH sambil menunggu aturan lebih lanjut,” jelasnya.

Suhardi Duka memastikan, penerapan WFH tidak akan mengendurkan disiplin dan produktivitas ASN. Ia menegaskan, meskipun bekerja dari rumah, seluruh pegawai tetap wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti biasa.

“Artinya mereka di rumah tidak menggunakan BBM, tapi tetap juga bekerja,” ujarnya.

Baca Juga

BI Ungkap Jurus Dongkrak Ekonomi Sulbar 2025: Digitalisasi, UMKM, dan Sawit Jadi Andalan

Untuk memastikan kinerja tetap terjaga, Pemprov Sulbar menyiapkan sistem pengawasan berbasis laporan kerja. Setiap ASN diwajibkan menyusun evidensi atau laporan aktivitas harian yang akan dipantau melalui aplikasi khusus.

“Ada evidensi yang akan dibuat, semacam laporan kerja. Kita juga siapkan aplikasinya,” ungkap Suhardi.

Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menekan konsumsi BBM sekaligus mendorong pola kerja yang lebih fleksibel tanpa mengorbankan produktivitas.

Baca Juga

Inflasi Sulbar Terkendali! Pemprov Siap Sidak Pasar Demi Stabilkan Harga

Langkah progresif Pemprov Sulbar ini juga menjadi sinyal bahwa efisiensi energi kini menjadi prioritas, seiring dorongan pemerintah pusat untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan hemat sumber daya.

Editor : A. Rudi Fathir