MBG Dongkrak Ekonomi Sulbar, Pemprov Soroti Ketergantungan Pangan dari Luar Daerah
MAMUJU, iNewsMamuju.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi di Sulawesi Barat. Namun di balik pertumbuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar masih menghadapi tantangan besar karena kebutuhan bahan pangan program MBG masih banyak dipasok dari luar daerah.
Hal itu terungkap dalam konsultasi Tim Sekretariat Satgas MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerja Sekda Sulbar, Selasa (19/5/2026).
Dalam rapat tersebut, tim satgas membahas perkembangan dapur MBG, kesiapan pangan, hingga dampak ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat Sulbar.
Sekda Sulbar Junda Maulana mengungkapkan, saat ini terdapat 164 dapur MBG di Sulbar. Dari jumlah itu, sebanyak 114 dapur sudah aktif beroperasi, sedangkan 50 lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi dan kelayakan operasional.
“Ada 164 kondisi eksisting yang MBG ini. Dapur itu 164 saat ini aktif 114, 50 ini suspend yang sementara dalam proses antara lain itu berkaitan dengan IPAL,” kata Junda Maulana.
Menurutnya, sejumlah dapur yang belum aktif masih terkendala dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), termasuk pemenuhan standar kebersihan dan kelayakan gizi.
Meski demikian, beberapa instansi telah melakukan pendampingan untuk mempercepat operasional dapur MBG. Dinas Lingkungan Hidup membantu pelayanan IPAL, sementara Dinas Kesehatan melalui Labkesda melakukan pemeriksaan terkait standar gizi dan kebersihan.
“Yang menarik tadi dari Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan pelayanan IPAL dan Dinas Kesehatan melalui Labkesda juga telah melakukan penelitian dan keluar rekomendasi berkaitan dengan kelayakan gizi, kebersihan dan sebagainya,” ujarnya.
Junda menilai program MBG kini mulai memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Sulbar. Berdasarkan data Biro Ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan I 2025 mencapai 5,33 persen.
Salah satu sektor yang mengalami lonjakan tertinggi adalah penyediaan akomodasi serta makan minum yang tumbuh hingga 33,85 persen.
“Kemudian yang paling menarik tadi dalam diskusi kita ini bahwa setelah saya melihat data dari Biro ekonomi, ternyata MBG ini di Sulawesi Barat ini memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Ia menyebut sekitar 34 persen pertumbuhan sektor makan minum tersebut dipicu aktivitas dapur SPPG atau dapur MBG yang kini mulai beroperasi di berbagai daerah.
Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemprov Sulbar juga mencatat meningkatnya impor bahan pangan dari luar daerah. Angkanya naik dari 2,2 persen menjadi 9,23 persen.
“Impor juga meningkat dari 2,2 menjadi 9,23 persen, kita ini mengimpor banyak,” ujar Junda.
Sejumlah komoditas utama untuk kebutuhan MBG seperti beras premium, telur ayam, hingga daging ayam masih banyak didatangkan dari luar Sulbar karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan program secara maksimal.
Padahal, Sulbar dikenal sebagai daerah surplus beras. Hanya saja, kualitas beras yang dibutuhkan dalam program MBG merupakan kategori premium.
“Oleh sebab itu, ini kita menjadi catatan, bagaimana caranya agar kita bisa, surplus beras kita ini bisa memenuhi pasar kita daripada kita membeli dari luar,” jelasnya.
Sebagai langkah solusi, Pemprov Sulbar mulai menyiapkan skema kontrak farming antara dapur MBG dengan pemasok lokal. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan komoditas petani dan peternak lokal sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“Tindak lanjut arahan Gubernur yaitu kontrak farming kita akan lakukan,” ucap Junda.
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh tim satgas dan pemerintah kabupaten agar pengawasan hingga distribusi pangan program MBG berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kalau timnya ini harus bekerja sendiri sendiri sulit, maka yang perlu adalah kolaborasi,” pungkasnya.
Pemprov Sulbar berharap program MBG tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara angka, tetapi juga benar-benar menggerakkan sektor pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Editor : A. Rudi Fathir