Pemprov Sulbar Perbarui Data Ribuan Penerima Iuran BPJS Kesehatan

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai melakukan rekonsiliasi data peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBPU) yang dibiayai melalui APBD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan iuran benar-benar diterima masyarakat yang berhak sekaligus menghindari ketidaksesuaian data kepesertaan.

Proses rekonsiliasi dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar bersama BPJS Kesehatan Cabang Mamuju di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Kamis (9/7/2026).

Dalam proses tersebut, kedua pihak mencocokkan data kepesertaan, mulai dari jumlah peserta, status kepesertaan aktif, hingga menyelesaikan perbedaan data yang ditemukan selama proses verifikasi.

Hasil pencocokan data itu nantinya akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menetapkan kebijakan pembiayaan jaminan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar, Murdanil, mengatakan akurasi data menjadi faktor penting agar program jaminan kesehatan berjalan efektif.

"Rekonsiliasi data ini menjadi langkah strategis agar seluruh peserta yang menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat benar-benar terdata dengan baik. Data yang valid akan memastikan pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal serta anggaran pemerintah digunakan secara tepat sasaran dan akuntabel," ujar Murdanil.

Menurutnya, pembaruan data kepesertaan juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka agar program bantuan iuran BPJS Kesehatan terus dievaluasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

Murdanil menambahkan, koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait akan terus dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data berlangsung secara berkala.

"Kami berkomitmen menjaga sinergi dengan seluruh pihak sehingga masyarakat Sulawesi Barat dapat memperoleh hak pelayanan kesehatan secara maksimal. Kolaborasi dan pembaruan data yang berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan," katanya.

Editor : A. Rudi Fathir