DKP Sulbar Tawarkan Potensi 5.706 Hektare Lahan Rumput Laut kepada Investor

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat menargetkan masuknya investasi di sektor rumput laut untuk mengoptimalkan potensi budidaya yang hingga kini masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Hal itu disampaikan Kepala DKP Sulbar Safaruddin Sanusi DM saat menjadi panelis dalam Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) Annual Meeting 2026 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (21/7/2026).

Safaruddin mengungkapkan Sulawesi Barat memiliki potensi lahan budidaya rumput laut seluas 5.706 hektare yang tersebar di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, hingga Mamuju Tengah. Namun, lahan yang telah dimanfaatkan baru sekitar 1.951 hektare atau sekitar sepertiga dari total potensi yang tersedia.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang bagi investor untuk mengembangkan industri rumput laut di Sulawesi Barat.

"Perbedaan kita dengan daerah lain adalah masih banyak sumber daya di Sulawesi Barat yang belum dikelola secara maksimal oleh pihak swasta. Ini menjadi peluang besar yang harus kita dorong agar potensi tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Safaruddin.

Selain luas lahan yang belum tergarap, Safaruddin menilai Sulawesi Barat juga membutuhkan investasi pada sektor hilir. Selama ini, rumput laut masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai tambah yang diterima masyarakat relatif terbatas.

Ia menyebut keberadaan industri pengolahan akan membuka peluang peningkatan pendapatan petani sekaligus memperkuat daya saing komoditas rumput laut dari Sulawesi Barat.

"Misi utama saya bukan hanya menggambarkan potensi yang dimiliki Sulawesi Barat, tetapi juga berusaha menawarkan peluang investasi kepada para investor agar potensi rumput laut ini dapat dikembangkan menjadi industri yang memberikan manfaat luas," tegasnya.

Safaruddin juga mengakui kualitas hasil budidaya masih menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, sebagian pembudidaya masih memerlukan pendampingan agar hasil produksi memenuhi standar yang dibutuhkan industri.

"Kualitas rumput laut masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kondisi, hasil produksi belum memenuhi standar sehingga terkadang mengalami kendala saat dipasarkan kepada perusahaan pembeli," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DKP Sulbar akan memperkuat pendampingan kepada pembudidaya melalui penyuluh perikanan, sekaligus mendorong regulasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Safaruddin mengatakan hasil pembahasan dalam forum internasional tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun strategi pengembangan sektor rumput laut, termasuk saat agenda pembahasan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha diperlukan agar potensi rumput laut Sulawesi Barat tidak hanya meningkat dari sisi produksi, tetapi juga berkembang menjadi industri yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.

Editor: A. Rudi Fathir