MAMUJU, iNewsMamuju.id - Anggota DPR RI Suhardi Duka menilai sistem proporsional tertutup yang kembali mengemuka menjelang Pemilu 2024 merupakan kemuduran demokrasi.
Bagi Suhardi Duka, pihak yang menginginkan sistem proporsional tertutup digunakan di Pemilu 2024 nanti mereka yang rindu dengan rezim orde baru. Padahal metode pemilihan yang digunakan di masa orde baru sepanjang 30 tahun lebih tak lagi relevan untuk diaplikasikan hari ini.
"Orde baru itu hanya ada tiga partai. Sekarang ada banyak partai. Tiga partai saja, wakil-wakil rakyat itu tidak dikenal oleh yang memilihnya. Jadi, rakyat tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih tokoh atau orang yang akan mewakilinya di parlemen. Pada akhirnya konstituen tidak mengenal siapa wakilnya, wakilnya juga tidak mengenal kontituennya. Ujungnya, pengabdian seorang wakil rakyat itu tidak lagi kepada rakyat tapi mengabdi kepada partai. Itu risiko dari proporsional tertutup dan memang gagal kita praktekkan di Indonesia. Itu menghancurkan demokrasi, hanya melahirkan demokrasi terpimpin," tuturnya. Kamis (5/1/2023).
Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar ini menuturkan, era sekarang ini menuntut lahirnya sistem demokrasi yang lebih terbuka, dimana masyarakat bisa memilih secara langsung siapa figur yang jadi wakilnya.
"Rakyatlah yang memilih siapa wakilnya. Dengan begitu, rakyat akan tahu persis siapa yang mereka dipilih. Positifnya lagi bagi mereka yang terpilih akan menabdikan diri kepada konstituen, kepada rakyat," sambung pria yang disapa SDK ini.
Selain akan menurunkan nilai dan semangat demokrasi, kata SDK sistem proporsional tertutup bakal melahirkan politisi yang apabila tak kebagian nomor urut 1, bisa saja pindah ke partai lain.
"Itu bisa terjadi, karena sekarang ini banyak partai. Beda dengan orde baru, politisi tidak akan bisa pindah partai karena hanya ada tiga partai saja. Jadi itu risiko. Makanya kami Demokrat menolak itu dan menyatakan bahwa apa bila proporsional tertutup yang terjadi terjadi adalah kemunduruan demokrasi, menghianati amanat reformasi," jelasnya.
"Yah walaupun masih banyak kekurangannya. Misalnya praktek politik uang dan lain sebagainya. Bagi saya, dimana-mana ada politik uang. Solusinya bukan mengubah sistemnya tapi perbaiki kesadaran berdemokrasi. Mau proporsional tertutup bisa juga politik uang, lebih-lebih proporsional terbuka. Makanya dari tahun ke tahun pelaksanaan Pemilu kita itu harus diperbaiki kesadaran semua pihak dalam berdemokrasi," tutur SDK.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
