MAMUJU, iNewsMamuju.id - Ketua HMI Badko Sulselbar Muhammad Ahyar mengaku geram mendengar pernyataan PJ Gubernur Sulbar yang baru, Prof Zudan Arif Fakrulloh, yang berharap agar Provinsi Sulawesi Barat tidak kenal sebagai Daerah pandemo.
Kata Ahyar, harusnya Pj Gubernur Sulbar fokus dengan permasalahan yang ada di Sulbar.
"Harusnya pak PJ yang baru ini menginventarisasi masalah masalah yang ada di Sulawesi barat yang berpotensi memperpanjang rantai penderitaan di bumi malaqbiq ini dan kemudian mendiskusikan mencari formula yang tepat menyelesaikan problem yang ada,” kata Ahyar.
Menurutnya masih banyak persoalan yang sangat urgen untuk segera diselesaikan, begitu juga agar bisa mendongkrak ekonomi masyarakat.
"Bukan justru mengeluarkan stetment yang mengindikasikaan bahwa Pj Gubernur baru ini anti kritik dan menganggap demonstrasi adalah hal yang tidak baik," jelasnya.
"Seharusnya yang jadi opening pak sudan adalah bagaimana strategi dan terobosan cerdas melakukan revolusi terhadap birokrasi yang malas dan cenderung korup, fiskal kita lemah, kemiskinan, masalah stunting, angka putus sekolah yang masih tinggi, pelabuhan dan bandara yang perlu di benahi dan dikembangkan, laut dan pertanian kita perlu segera di kelola potensinya. Ini yg seharusnya dia jadikan opening pembahasan," sambungnya.
Kata Ahyar, aksi demo atau unjuk rasa yang disampaikan oleh masyarakat merupakan respon atas berbagai persoalan yang terjadi di Sulbar.
"Seandainya Sulbar ini seperti Dubai pak Zudan paksa mahasiswa demo juga tidak akan mau, Kenapa..? karna tidak ada stunting, tidak ada kemiskinan, tidak ada putus sekolah, tidak ada pelayanan kesehatan yang buruk dan kebijakan yang merugikan masyarakat dan menghambat proses pembangunan daerah," ungkap Ahyar
Pernyataan Prof Zudan dinilai menghianati reformasi dan melecehkan reputasi dan nama besar pergerakan demonstrasi di Sulbar. Ahyar meminta agar Pj Gubernur Sulbar harus menarik kata katanya dan meminta maaf kepada OKP, mahasiswa dan masyarakat Sulbar.
"Jika tidak maka demonstrasi besar besaran akan menjadi sambutan untuk Pj baru, dan dengan tegas Ketua Hmi Badko sulselbar pertama dari Sulbar itu meragukan kapasitas dan kapabilitas Pj Gubernur Sulbar itu dan menyatakan siap debat terbuka terkait dengan hal bagaimana mewujudkan pemerintahan yang good government salah satunya adalah asas partisipatif dalam hal ini bisa di lakukan dengan metode demonstrasi," ungkapnya.
"Dari pernyataanya yang kontraproduktif di forum pertemuan bersama kepala opd ini, sangat melecehkan pergerakan teman teman mahasiswa, OKP dan masyarakat sulbar, sekaligus penghianatan terhadap reformasi yang di perjuangkan dengan demonstrasi yang berdarah darah," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, PJ Gubernur Sulbar yang baru, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Berharap agar Provinsi Sulawesi Barat tidak kenal sebagai Daerah pandemo.
Hal itu disampaikan Prof Zudan saat menghadiri pertemuan dengan Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin, (15/5).
“tips komunikasi yang baik dengan masyarakat termasuk dalam menerima aksi demonstrasi. Diharapkan aksi demonstrasi sebaiknya disebut pertemuan silaturahmi atau audiensi agar Sulbar bukan dikenal sebagai provinsi pendemo, sehingga Sulbar terkenal di luar karena positifnya, bukan dikenal karena tidak baiknya” ungkap Prof Zudan.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
