MAMUJU, iNewsMamuju.id — Alarm bahaya kebencanaan di Provinsi Sulawesi Barat kembali berbunyi. Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 tercatat mencapai angka 211,46 atau masuk kategori risiko tinggi. Angka ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan untuk tidak lengah.
Merespons kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat (BPBD Sulbar) melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menggelar rapat koordinasi bersama BPBD kabupaten se-Sulbar, Selasa (3/3/2026). Kegiatan strategis ini dipusatkan di Ruang Pusdalops BPBD Sulbar, Mamuju.
Tak hanya IRB yang menjadi sorotan. Nilai rata-rata Indeks Ketahanan Daerah (IKD) kabupaten/kota di Sulbar saat ini berada di angka 0,28. Angka tersebut dinilai masih rendah dan perlu digenjot melalui penguatan kapasitas serta tata kelola kebencanaan di tingkat daerah.
Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia menyampaikan arahan tegas dari Gubernur Sulbar agar seluruh jajaran BPBD kabupaten meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Arahan tersebut merujuk pada komitmen Gubernur Suhardi Duka yang menekankan pentingnya kerja kolektif dan langkah konkret di lapangan.
“Nilai IRB 211,46 menjadi perhatian serius kita bersama. Ini menjadi dasar untuk memperkuat perencanaan, mitigasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah. Begitu pula dengan nilai IKD rata-rata 0,28 yang harus kita dorong agar meningkat melalui program-program strategis,” tegas Yasir.
Menurutnya, peningkatan nilai IKD bukan sekadar target administratif, melainkan indikator nyata kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Langkah-langkah konkret yang didorong antara lain penguatan regulasi kebencanaan di tingkat kabupaten, penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), penyusunan rencana kontinjensi, hingga pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.
Selain itu, edukasi dan simulasi kebencanaan kepada masyarakat juga menjadi fokus utama. Pasalnya, masyarakat adalah garda terdepan saat bencana terjadi. Tanpa kesiapsiagaan berbasis komunitas, dampak kerugian bisa semakin besar.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik balik penguatan sistem kebencanaan di Sulbar. Dengan risiko yang masih tinggi dan ketahanan daerah yang perlu ditingkatkan, BPBD Sulbar menegaskan komitmennya untuk “gaspol” memperkuat mitigasi demi menekan potensi korban dan kerugian di masa mendatang.
Sulbar tidak boleh hanya reaktif saat bencana datang. Saatnya bergerak cepat, terukur, dan kolaboratif — sebelum risiko berubah menjadi tragedi.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
