MAMUJU, iNewsMamuju.id – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulbar menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat, 9 Mei 2025.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas tambang pasir yang berlangsung di wilayah Karossa dan Beru-beru, Kabupaten Mamuju Tengah.
Ketegangan sempat terjadi ketika massa mencoba menerobos gerbang kantor gubernur. Aksi dorong-mendorong pun tak terelakkan antara demonstran dan aparat keamanan yang berjaga. Meski demikian, situasi akhirnya dapat dikendalikan setelah perwakilan massa diperkenankan menyampaikan tuntutannya langsung ke perwakilan pemerintah.
Dalam orasinya, para demonstran menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat penambangan pasir yang dinilai merusak ekosistem pesisir dan mengancam ruang hidup masyarakat setempat. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dan mencabut izin perusahaan yang terlibat.
“Aktivitas tambang pasir ini telah mencederai hak hidup masyarakat. Kami menuntut Gubernur Sulbar bersikap tegas demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat,” tegas salah satu orator Zulkarnain
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menemui langsung ratusan massa aksi menegaskan komitmennya untuk berpihak pada rakyat dan siap mencabut izin usaha tambang yang terbukti melanggar hukum. Ia juga menegaskan bahwa dirinya menjabat sebagai Gubernur karena dipilih oleh rakyat, bukan oleh pengusaha tambang.
“Saya lebih sayang rakyat daripada pengusaha tambang. Tapi saya juga mohon dilindungi agar tidak melanggar hukum. Saya jaminkan bahwa selama saya memimpin, saya tidak akan mengorbankan rakyat saya,” tegasnya.
SDK juga menyampaikan bahwa pada pekan depan, ia akan memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam proses perizinan tambang di Sulbar untuk melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap tambang yang ilegal maupun yang berizin.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
