MAMUJU, iNewsMamuju.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menegaskan diri sebagai daerah inovatif dalam pengelolaan pendapatan. Terobosan di sektor Pajak Air Permukaan (PAP) kini tak hanya berdampak lokal, tetapi juga menarik perhatian daerah lain. Terbaru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan studi tiru yang dipusatkan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Sabtu (28/3).
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi Sulbar dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai dilirik secara nasional. Sektor Pajak Air Permukaan dinilai memiliki potensi besar, khususnya pada industri perkebunan dan sektor berbasis sumber daya air.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyambut langsung kedatangan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bersama istri Syarifah Suraidah yang juga Anggota DPR RI, beserta rombongan. Pertemuan berlangsung hangat namun sarat substansi, menandai komitmen kuat kedua daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal melalui kolaborasi.
“Sulawesi Barat sangat terbuka untuk berbagi pengalaman, khususnya dalam pengelolaan Pajak Air Permukaan. Kolaborasi antar daerah adalah kekuatan untuk mempercepat peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Suhardi.
Ia menekankan, optimalisasi sektor ini tidak cukup hanya dengan potensi, tetapi harus ditopang regulasi adaptif dan keberanian berinovasi.
“Potensinya besar, terutama di sektor perkebunan dan energi. Dengan regulasi tepat dan pengawasan konsisten, Pajak Air Permukaan bisa menjadi tulang punggung PAD,” ujarnya.
Diskusi teknis dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, didampingi jajaran pejabat teknis. Dalam pemaparannya, ia mengungkap kunci sukses Sulbar terletak pada kombinasi regulasi yang kuat, validitas data, serta pengawasan lapangan yang berkelanjutan.
“Pajak Air Permukaan adalah sektor potensial. Kuncinya ada pada data yang akurat, regulasi tegas, dan sinergi lintas sektor,” jelasnya.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari skema peningkatan PAD melalui PAP, metode perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan, hingga mekanisme pendataan, penetapan, dan pemungutan pajak yang efektif.
Tak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, kedua provinsi juga menjajaki peluang kerja sama lintas sektor, khususnya di bidang pertanian dan energi. Kolaborasi ini diyakini mampu membuka ruang ekonomi baru sekaligus memperkuat kontribusi PAD masing-masing daerah.
Pemerintah Provinsi Kaltim pun menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Sulbar dalam berbagi praktik terbaik. Studi tiru ini diharapkan menjadi referensi penting dalam memperkuat kebijakan pengelolaan Pajak Air Permukaan di Kaltim.
Kegiatan yang juga diikuti secara daring oleh sejumlah kepala perangkat daerah dari Kaltim ini menjadi bukti bahwa inovasi daerah mampu menjadi inspirasi di level nasional.
Dengan capaian ini, Sulbar tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga memimpin arah. Sinergi dengan Kaltim diharapkan menjadi langkah konkret menuju kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
