MAMUJU, iNewsMamuju.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menilai pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sulbar perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menggunakan anggaran negara yang sangat besar sehingga efektivitas dan manfaatnya harus benar-benar terukur.
Pernyataan itu disampaikan SDK saat memimpin Rapat Pimpinan Semester I Pemerintah Provinsi Sulbar di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
SDK mempertanyakan apakah implementasi MBG di Sulbar telah berjalan sesuai dengan visi dan harapan Presiden. Ia menegaskan evaluasi diperlukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Pertanyaannya apakah MBG sudah berjalan dengan harapan Presiden, dengan apa yang ada di kepala Presiden. Saya kira ini juga perlu kita kaji, perlu kita evaluasi pelaksanaannya. Karena tidak sedikit anggaran negara yang teralokasi untuk program MBG,” kata SDK.
Selain itu, SDK mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar maupun pemerintah kabupaten di Sulbar tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan memantau perkembangan dan capaian program di lapangan.
Menurutnya, meskipun MBG merupakan program nasional yang tidak masuk dalam program pemerintah daerah, koordinasi tetap diperlukan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jujur bahwa mereka pelaksana MBG tidak pernah koordinasi dengan pemerintah provinsi. Tidak pernah koordinasi apalagi dengan pemerintah kabupaten,” ungkapnya.
SDK menjelaskan, Pemprov Sulbar sebenarnya telah berupaya mendukung pelaksanaan MBG dengan mempertemukan berbagai pihak yang berpotensi menjadi pemasok kebutuhan program tersebut, mulai dari petani, peternak ayam hingga produsen telur dan beras.
Langkah itu dilakukan agar pelaksanaan MBG juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar melalui keterlibatan pelaku usaha daerah.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena mekanisme kerja sama disebutkan harus dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
“Kita mempertemukan pusat-pusat produksi, beras, telur, peternak ayam dan lain sebagainya. Kita ingin MoU. Tapi apa kata mereka? MoU ada di pusat, bukan MoU di sini. Jadi ini juga menjadi persoalan kita yang mungkin perlu dievaluasi. Karena ini adalah ide besar yang harus sukses,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, SDK juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mencermati perkembangan berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang berjalan di Sulbar. Ia ingin memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain MBG, SDK turut menyoroti pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat dalam memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan.
“Saya kira kita akan sependapat semua bahwa begitu mulianya pemikiran bapak Presiden, khususnya dalam membangun Sekolah Rakyat yang menampung orang-orang miskin. Karena memang salah satu cara untuk memutus kemiskinan adalah melalui proses pendidikan,” tutup SDK.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
