JAKARTA, iNewsMamuju.id – Proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian publik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa calon wakil presiden pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Penegasan tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mengatur mekanisme pengusulan calon wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Yusril menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya," kata Yusril.
Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam proses pengusulan dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan demikian, partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 memiliki keterkaitan langsung dengan mekanisme pencalonan tersebut.
"Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi," ujarnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden dapat melakukan konsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan nama yang akan diajukan kepada MPR.
Yusril juga memastikan tidak ada larangan apabila Presiden Prabowo mengusulkan calon wakil presiden dari Partai Gerindra. Sebab, partai tersebut merupakan salah satu kekuatan utama yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
"Jadi tidak ada larangan apa pun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pengusung utama dalam koalisi. Jadi tidak ada masalah apa-apa mengenai hal itu," tegasnya.
Secara regulasi, ketentuan pengusulan dua calon wakil presiden tersebut tercantum dalam Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Aturan itu menyebutkan bahwa pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden, dengan kandidat berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu.
Sementara itu, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
Terkait tahapan administrasi, Yusril menjelaskan MPR membutuhkan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan menyampaikan surat resmi kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah menerima surat tersebut, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Pemerintah berharap seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Diketahui, koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 terdiri atas sembilan partai politik. Empat di antaranya merupakan partai parlemen, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Sementara lima partai lainnya berasal dari luar parlemen, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
Dengan ketentuan tersebut, proses pengisian kursi wakil presiden tidak hanya menjadi kewenangan konstitusional Presiden dan MPR, tetapi juga membuka ruang komunikasi politik di antara partai-partai yang sebelumnya berada dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
