JAKARTA, iNewsMamuju.id – Langkah besar dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia resmi ditandai dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan beserta sejumlah substansi penting yang menjadi kesepakatan dalam penyusunan regulasi tersebut.
Usai mendengarkan laporan, Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di hadapan peserta rapat.
"Setuju," jawab peserta rapat secara serentak.
"Alhamdulillah," ucap Puan sebelum mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum negara untuk menelusuri, mengamankan, merampas, serta mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Dalam substansi pembahasannya, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi perhatian DPR, terutama mengenai prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan perampasan aset.
Regulasi tersebut juga mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya termasuk tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya, seperti penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas kepada masyarakat.
Salah satu perhatian penting adalah kejahatan investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban. Melalui pengaturan tersebut, upaya pemulihan aset diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar bagi korban untuk memperoleh kembali hak-haknya.
Selain itu, UU Perampasan Aset tetap menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman hukuman terhadap pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana mati untuk tindak pidana yang memenuhi ketentuan hukumnya.
Mekanisme perampasan aset juga diatur secara bertahap, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
Di sisi lain, regulasi ini memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Pengaturan tersebut penting agar mekanisme perampasan aset tidak merugikan masyarakat atau pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Aspek lainnya mencakup pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, pengawasan oleh badan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menjamin transparansi.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, negara memiliki kerangka hukum baru untuk memperkuat upaya pengembalian hasil kejahatan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset bagi kepentingan masyarakat.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
