Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Listyo Sigit Cs Jadi Sorotan

Putranegara Batubara/Fathir
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro. (Foto: Puteranegara Batubara)

JAKARTA, iNewsMamuju.id – Penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri memasuki babak baru. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara pada Kamis (19/11/2026), dengan melibatkan tim internal dan sejumlah saksi ahli untuk mendalami konstruksi hukum dugaan tindak pidana makar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, membenarkan agenda gelar perkara tersebut. Menurutnya, pelibatan para ahli diperlukan untuk mengkaji lebih jauh unsur hukum dalam perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.

"Ya, kami akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli," kata Susatyo.

Ia menjelaskan, hasil pembahasan dalam gelar perkara nantinya akan menjadi bagian penting dalam melihat konstruksi kasus berdasarkan perspektif hukum dan pendapat para ahli.

"Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," tuturnya.

Meski demikian, Susatyo belum bersedia mengungkap lebih jauh materi pembahasan maupun kesimpulan yang akan dihasilkan. Bareskrim akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara setelah proses gelar perkara selesai dilaksanakan.

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani status tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Dampak kasus tersebut juga merembet ke ranah etik internal kepolisian. Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.

Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso juga diberhentikan melalui sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

Berdasarkan informasi penyidikan, dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Modus yang didalami berkaitan dengan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.

Tidak hanya Presiden, aktivitas penyadapan tersebut juga diduga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, terdapat pula Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.

Gelar perkara yang dijadwalkan Bareskrim Polri menjadi tahapan penting untuk menguji konstruksi hukum dugaan makar dalam perkara tersebut. Publik kini menantikan hasil pembahasan bersama para ahli, termasuk bagaimana penyidik menguraikan keterkaitan dugaan penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.

Editor : A. Rudi Fathir

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network