Gerakan Tanam Mangrove Program Pj Gubernur Sulbar Tinggalkan Persoalan, Penyedia Mengaku Rugi

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Gerakan penanaman mangrove sebanyak 1.250.000 bibit disepanjang bibir pantai Sulawesi Barat dari Paku hingga Suremana yang dicanangkan Pj. Gubernur Sulbar meninggalkan persoalan di masyarakat penyedia bibit. 

Dalam hal ini, masyarakat sebagai penyedia mengeluhkan nasib ribuan bibit mangrove yang tidak jelas pembayarannya. 

Baca Juga

Bibit Mangrove Belum Dibayar, Masyarakat akan Surati DPRD Sulbar 

Salah satu penyedia bibit mangrove mengaku rugi atas kegiatan gerakan penanaman mangrove disepanjang pantai Sulbar tersebut. 

"Kami sangat rugi, jadi rencana pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan, sebaliknya. Kami dirugikan atas kegiatan ini," kata Yudi saat dikonfirmasi. Sabtu (28/1/2023) 

Yudi menjelaskan, untuk kegiatan tersebut dirinya menyediakan bibit mangrove sebanyak 20.000, namun yang telah terbayarkan hanya 2.000 bibit. 

Baca Juga

Ratusan Ribu Bibit Mangrove Belum Dibayar, Pj Gubernur Sulbar Diminta Ikut Bertanggung Jawab

"Saya sediakan 20.000 bibit, karena sesuai lahan saya itu 2 hektar. Yang baru terbayarkan itu sekitar 2.000 bibit. Perpohonnya sesuai kesepakatan di aula kemarin, pertemuan kemarin itu 2.500 perpohon. Itu termasuk biaya tanam, biaya perawatan," jelasnya. 

Sampai saat ini, keluhan penyedia bibit belum mendapat tanggapan dari pihak penyelenggara kegiatan. Dikatakan Yudi, di Whats App Group dirinya sudah menanyakan namun tidak ada tanggapan. 

"Sampai sekarang saya bertanya di group (whats app) tidak ada yang ini, yang menanggapi keluhan kami termasuk Pak Gub ada di group juga, asistennya dan kadis-kadis yang lain, tidak ada. Tapi rencana kami penyedia mau menyurat dulu ke pemprov," ungkapnya. 

Baca Juga

Tidak Dianggarkan di APBD, tapi Dinas Kehutanan dan DLH yang Janji Beli Bibit Mangrove Milik Warga

Untuk itu, Yudi seabagai salah satu penyedia bibit mangrove mengharapkan, jika tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut, kiranya pemerintah mengadakan kegiatan lain agar bibit mangrove yang telah ada bisa terbayarkan. 

"Kalau memang anggarannya kegiatan ini tidak ada dan tidak terjadi kesalahan komunikasi, bikinlah kegiatan lain yang bisa membuat bibit kami terbayarkan. Misalnya ada penanaman lain, atau misalnya tahap ke dua dikegiatan kemarin. Kan belum cukup itu bibitnya satu juta, belum cukup," harap Yudi. 

Kenapa belum cukup, Gubernur memerintahkan tiap-tiap OPD di provinsi itu membeli bibit, 1.500 per OPD, tapi kenyataannya ada yang beragam. Ada yang beli 500, paling tinggi 1.000 (bibit). Sekolah juga, sekolah diperintahkan SMA/SMK se-Sulbar itu disuruh beli, dan kenyataannya ada yang tidak mencukupi 1.000 pohon, ada yang 500," lanjutnya. 

Baca Juga

Bibit Mangrove Tak Dibayarkan, Khaeruddin Anas: Kegiatan Ini Non APBD Sifatnya Adalah Partisipatif

Terpisah, Nurhayati Kepala Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyampaikan pihak Pemerintah Provinsi Sulbar menjajikan nominal harga kepada masyarakat, namun hingga saat ini belum tuntas pembayarannya. 

"Termasuk Desa Nepo Pak ya, memang kesediaan bibit kemarin ini, kan dari Pemprov itu menjanjikan nominal harga kepada kami, termasuk kepada masyarakat, jadi sampai sekarang itu belum tuntas, tapi itu sudah kami tanam. Ada sebagian yang terbayarkan, dan sebagian lagi yang terlantar," kata Nurhayati saat diminta tanggapannya. 

Lebih lanjut Nurhayati menjelaskan, dalam pertemuan bersama pihak Pemprov saat perencanaan di bahas terkait harga bibit mangrove. Namun sampai saat ini soal pembahasan harga tersebut belum terealisasi sepenuhnya. 

"Dari pertemuan awal itu, memang dari pemprov kepala bidang kehutanankah itu hari, memang ada pertemuan awal pada saat perencanaan dan disitu membahas tentang harga, berselang dua minggu kemudian kita adakan sosialisasi di Desa Nepo, beberapa tokoh masyarakat yang hadir, semua masyarakat nelayan itu hadir, disitu kita sebut harga, sampai sekarang belum terealisasi itu harga. Ada sebagian beberapa bibit yang terjual, terus masih ada beberapa yang terlantar, terlantar dalam artian itu sudah kami tanam tapi belum terbayar, mungkin istilahnya begitu," jelasnya. 

Selaku Kepala Desa Nepo Nurhayati mengharapkan, pemerintah merealisasikan pembayaran kepada masyarakat yang menyediakan bibit mangrove. 

"Harapannya janjinya dipenuhi, soalnya masyarakat bertanya-tanya kesaya. Bagaimana ibu desa dananya ini, saya sabarki dulu karena saya bersama para komunitas di polman mengupayakan ini ada tindakan, ada keputusannya bagaimana," harapnya. 

Masih Nurhayati, pihak masyarakatnya tetap berdasarkan perencanaan awal dibulan agustus tahun lalu. 

"Memang kita berpatokan dari awal perencanaan yang direncanakan kayaknya bulan agustus, itu sampai sekarang belum terealisasi. Terealisasi sih penanamannya cuman anggarannya tidak ini," tegasnya. 

Saat ini, pihak masyarakat penyedia bibit akan bersurat kepada Pemprov terkait pembayaran bibit mangrove tersebut. 

"Terakhir dengan ibu neni itu, dia bilang bikinmaki surat ke provinsi," ucap Nurhayati.

Editor : A. Rudi Fathir