30 Hari Yakub Jadi Pj Bupati Mamasa, Sudah Bikin Apa?

MAMASA, iNewsMamuju.id - Hari ini tepat 30 hari Yakub F Solon menjalankan tugas sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) Bupati Mamasa. Sejumlah aktivis beri apresiasi dan kritik. 

Menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamasa, Rihardes L Memanna. Selama 30 hari PJ Bupati Mamasa melaksakan tugas tentu apresiasi dan kritik tetap ada. 

Baca Juga

Lantik 2 Pejabat Bupati, Bahtiar Dorong Kemandirian Pangan dan Atasi Sampah di Polman

Rihardes menjelaskan, pada sisi apresiasi pihaknya memberi dukungan pada sikap PJ Bupati Mamasa yang telah melakukan evaluasi pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta melakukan kunjungan pada sejumlah wilayah kecamatan dalam penanganan sejumlah masalah daerah termasuk, Stunting, Pernikahan Anak Usia Dini, Angka Anak Putus Sekolah serta masalah inflasi akibat defisit. 

"Ini patut dihargai kendati belum ada hal nyata dampak dari langkah kongkrit yang diambil sebab yang ada dari informasi yang kami dapatkan beberapa waktu lalu, klaim BPJS Kesehatan di Puskesmas hingga RSUD belum terbanyarkan bahkan  Sertifikasi dan Tamsil (Tambahan Penghasilan) Guru juga belum dibayarkan secara keseluruhan," ujar Rihardes saat dikonfirmasi via whatsapp, jumat (20/10/2023).

Ketua GMNI Mamasa menyarankan, hal tersebut segera dituntaskan sebab masalah kesehatan dan pendidikan adalah hal yang sangat prioritas demi kemajuan sebauh daerah. 

Baca Juga

Janji Pj Bupati Tak Dipenuhi, Buku Ensiklopedia Anggrek Mamasa Terbit Tanpa Logo Pemkab

Rihardes berharap, pemerintah daerah memperketat proses belanja daerah sehingga cukup menangani hal yang urgent saja ditengah defisit. 

Sementara Tambrin yang juga seorang aktivis Mamasa saat diwawancarai via whatsapp dihari yang sama juga mengungkapkan. Selama 30 hari belakangan PJ Bupati menjabat belum ada langkah secara nyata yang dapat dilihat. 

"Sebagaimana kita ketahui sejumlah gaji tenaga honorer, gaji aparat desa serta gaji sertifikasi guru yang belum tuntas secara keseluruhan," ungkapnya. 

Baca Juga

Tak Direncanakan, Mendadak Pj Bupati Mamasa Sidak SMP 01 Sesenapadang 

Tambrin mengatakan, soal penyebab devisit Kabupaten Mamasa diduga kuat karena kurangnya pengawasan legislatif. Belanja yang tidak terlalu penting harusnya ditiadakan. 

Situasi itu, diperparah dengan kurangnya pendapatan daerah. Tambrin juga menawarkan,  Pj Bupati kurangi belanja yang tidak terlalu penting dan tingkatkan sosialisasi ke masyarakat untuk taat bayar pajak, terlebih bangun komunikasi agar investasi bisa masuk ke daerah. 

Hal yang juga tak kala penting kata Tambrin, sekiranya Pj Bupati rutin monitoring dan evaluasi kinerja OPD bahkan mendorong juga memberi dukungan penuh terhadap pengembangan destinasi wisata Kabupaten Mamasa yang sementara berkembang. 

Baca Juga

Masa Jabatan Diperpanjang, Pj Bupati Mamasa Lantik 165 Kepala Desa

Ditempat berbeda sala-satu pengurus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Mamasa, Yustianto Tallu Lembang mengatakan, upaya yang telah dilakukan Pj Bupati pada beberapa hari belakangan itu patut diapresiasi dimana sejumlah masalah krusial daerah, seperti gaji honor tenaga kontrak, gaji aparat desa yang belum dibanyarkan telah ada upaya yang dilakukan. 

Yustianto menjelaskan, hal demikian juga dapat dilihat dari upaya serius Pj Bupati dalam menekan devisit Kabupaten Mamasa . 

"Dalam menghadapi Pemilu 2024 kita menyarankan  pada PJ Bupati Mamasa untuk fokus mengurus hal yang berkaitan dengan perbaikan daerah, jangan sampai ada upaya-upaya untuk menggiring ke rana politik praktis," katanya. 

Baca Juga

Sebut Sapinya Besar, Pj Bupati Mamasa Akan Berkurban 1 Ekor Sapi

Dari GAMKI Mamasa kata Yusti, berharap Pj Bupati Mamasa lebih fokus pada tugas yang diemban agar tak ada upaya pihak tertentu yang mencoba mengait-ngaitkan dengan kepentingan politik di Pemilu 2024 mendatang. 

Kendati Kabupaten Mamasa mengalami defisit anggaran sebesar Rp224 miliar. Berbagai langkah telah dilakukan Pj Bupati Mamasa, Dr Yakub F Solon untuk mengatasi hal tersebut. 

Sejumlah upaya dilakukan PJ Bupati, salah satunya konsultasi ke BPKP.

Editor : A. Rudi Fathir