Demo Aliansi di Kantor Gubernur, Ipmapus Sulbar Singgung Soal Investasi hingga Soal Palestina

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Barat Mengecam melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sulbar dengan membawa 6 tuntutan dalam hal mengevaluasi kinerja Pemerintah Sulawesi Barat. 

Dalam aksi tersebut, Ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa Pitu Ulunna Salu' (Ipmapus) Sulbar, Alimustakim menyinggung terkait investasi. 

Ali Mustakim menyebut, konflik agraria di Sulbar sampai saat ini belum tuntas. Ia meminta Pemerintah Sulbar jangan hanya fokus pada wilayah investasi. 

"Meminta kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat jangan hanya fokus pada investasi sementara konflik agraria belum tuntas di Sulbar," kata Alimustakim usai melakukan aksi unjuk rasi di kantor Gubernur Sulbar. Senin (11/12/2023) 

Lebih jauh, Ali Mustakim menyampaikan, informasi yang didapatnya, Pemerintah melakukan investasi perusahaan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayah Sulbar. 

Selain itu, Ali Mustakim mengungkapkan bahwa terdapat temuan BPK di beberapa OPD terkait anggaran pembangunan di Sulbar. Hal itu dinilai, terdapat ketidaksesuaian anggaran dengan pekerjaan. 

"soal beberapa opd ada temuan BPK terkait pelanggaran anggaran untuk pembangunan itu kemudia ada ketidaksesuaian anggaran pekerjaan fisiknya," ungkap Takim sapaan akrab Ketua Ipmapus Sulbar. 

Untuk itu, Ipmapus Sulbar dengan tegas meminta kepada Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh serius jika bicara Sulbar. 

"Kami minta agar PJ Prof Zudan serius bicara Sulbar, bukan hanya melihat sisi investasi yang tidak jelas," tegas Takim dalam wawancaranya kepada iNewsMamuju.id 

Berikut tuntutan massa aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulbar Mengecam : 

1. Mendesak Pemerintah Sulbar untuk segera mencopot oknum ASN Kemenkumham yang melakukan pelecehan,
2. Mendesak Pemerintah untuk tuntaskan persoalan agraria di Kabupaten Pasangkayu,
3. Memberhentikan ASN yang melakukan manipolitik,
4. Mengevaluasi seluruh OPD Sulawesi Barat,
5. Mendesak Kepala Kemenkumham untuk mengevaluasi kinerja anggotanya,
6. Meminta Pemerintah agar mendesak PBB untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang ada di Palestin.

Editor : A. Rudi Fathir