MAMASA, iNewsMamuju.id - Politisi senior sekaligus anggota DPRD Mamasa, Junaedi Darius, menyoroti dana Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamasa.
Dalam keterangan tertulisnya, Junaedi menyampaikan keprihatinannya karena menurutnya, KPU Mamasa sudah menghabiskan anggaran sebesar 14 miliar rupiah meskipun belum ada kebutuhan mendesak.
"Luar biasa KPU Mamasa. Sebaiknya, Pj meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit terlebih dahulu sebelum memberikan dana," kata Junaedi, Sabtu (3/8/2024).
Dengan kondisi keuangan Mamasa yang memprihatinkan akibat defisit, Junaedi menekankan pentingnya sikap prihatin dari semua pihak.
"Kita semua harus prihatin, berhemat, dan hanya melaksanakan hal-hal yang sangat penting yang bisa menghambat Pilkada. Misalnya, gaji PPK, PPS, KPPS, serta pencetakan kertas suara karena itu yang paling utama," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa di Mamasa, bukan hanya Pilkada yang membutuhkan APBD, tetapi semua OPD juga memerlukan dana untuk bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum.
"Teman-teman KPU Mamasa harus memahami bahwa Pemda bukan hanya mengurus Pilkada. Banyak kebutuhan lain yang harus dibiayai," tegas politisi Gerindra tersebut.
Oleh karena itu, Junaedi meminta pihak daerah untuk meneliti setiap permintaan dana, apakah untuk gaji penyelenggara atau untuk hal yang tidak terlalu mendesak.
"Contohnya, kegiatan launching Pilkada itu hanya menghabiskan anggaran saja. Padahal itu hanya kegiatan biasa yang tidak akan menghambat tahapan Pilkada meskipun tidak dilaksanakan," tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan media ini sudah melakukan upaya konfirmasi kepada KPU Mamasa, namun belum membuahkan hasil.
Editor : Zuajie