Kanwil Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Raperda Kabupaten Provinsi, Wujudkan Produk Hukum Berkualitas

MAMUJU, iNewsMamuju.id  -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas produk hukum melalui harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menghasilkan regulasi yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja, mengungkapkan bahwa pelaksanaan harmonisasi tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi kementerian dalam pembentukan produk hukum. “Harmonisasi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat memenuhi standar dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan,” jelas Pamuji.

Baca Juga

Cegah Barang Terlarang, Kemenkumham Razia Rutan Kelas IIB Mamuju

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 18 September 2024, di Ruang Baharuddin Lopa. Dalam kesempatan tersebut, beberapa Raperda dan Raperbup dari berbagai kabupaten di Sulawesi Barat dibahas. Raperda dari Kabupaten Mamuju yang diharmonisasi meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 hingga 2045, serta Raperbup mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

Dari Kabupaten Mamuju Tengah, beberapa Raperbup yang dibahas termasuk Raperbup tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sementara itu, Kabupaten Pasangkayu juga mengajukan Raperda tentang Air Limbah Domestik dan beberapa Raperbup terkait kebijakan akuntansi serta penghapusan piutang daerah.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bagus Kurniawan, yang mewakili Kakanwil Pamuji Raharja. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi kualitas produk hukum di daerah. “Pengharmonisasian ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mentransformasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap regulasi yang dihasilkan,” ungkap Bagus.

Pamuji Raharja menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Ia berharap melalui rapat harmonisasi ini, semua pihak dapat bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan regulasi yang tidak hanya legal, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Dengan kegiatan ini, Kanwil Kemenkumham Sulbar bertekad untuk terus meningkatkan kualitas produk hukum demi tercapainya pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Editor : A. Rudi Fathir