Wagub Sulbar Pimpin Tim Khusus Atasi Stunting dan Kemiskinan

MAMUJU, iNewsMamuju.id — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga menggelar rapat lanjutan terkait aksi konvergensi penanganan stunting tahun 2025. 

Rapat ini berlangsung di Ruang Teater, lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (24/4/2025), dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD serta pihak terkait lainnya.

Baca Juga

Gubernur Sulbar Tunjuk 3 Pejabat Baru, Aksan Kembali Kasatpol PP

Usai rapat, Suhardi Duka (SDK) menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan tersebut adalah pengelolaan data kemiskinan dan stunting, sekaligus mencari solusi konkret untuk mengatasinya. 

Ia menyebutkan, nantinya akan disiapkan peraturan gubernur khusus untuk mendukung upaya ini.

"Akan ada timnya dan saya sudah minta tadi pak Wakil Gubernur untuk memimpin tim pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting," kata SDK.

Baca Juga

Gubernur Sulbar Bentuk Gugus Tugas, Target Semua Desa Punya Koperasi Juli Ini

SDK bilang, Tim khusus penanganan kemiskinan dan stunting dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur, itu bertujuan untuk memastikan pengawasan lebih ketat dan pelaksanaan yang terkontrol dengan baik.

Karena, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dua isu tersebut tidak sedikit, mencapai sekitar Rp 40 miliar. 

SDK mengatakan, dana ini harus digunakan tepat sasaran, tidak boleh disimpan apalagi disalahgunakan.

Baca Juga

Wagub Sulbar Terbitkan Surat Salat Berjamaah, ASN Wajib Hentikan Kerja saat Adzan

"Jadi ini tidak main-main. Jadi saya langsung meminta kepada Pak Wagub yang pimpin ini, supaya apa? ada kurang lebih 40 miliar anggaran kita yang khusus dibidang ini, itu betul-betul tepat sasaran dan terukur dan sampai ke sasarannya. Tidak dikorupsi," tegasnya.

Dengan begitu, kata SDK, target penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahun bisa diwujudkan. Sementara untuk stunting, langkah yang diambil akan disesuaikan dengan data yang tersedia.

Meski begitu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi, tapi harus berjalan seiring dengan pemerintah kabupaten. 

Baca Juga

Suhardi Duka Kenang Hidup di Asrama, Dari Rantang Hilang hingga Jadi Gubernur Sulbar

Sebab, layanan-layanan kunci seperti posyandu, puskesmas, hingga kepala desa berada di bawah kewenangan bupati.

"Karena bupati yang punya posyandu, bupati yang punya puskesmas, bupati yang punya kepala desa dan lebih banyak perannya bupati. Olehnya itu, kita akan support para bupati untuk penanganan stunting," jelasnya.

Editor : Lukman Rahim