Soal Dugaan PHK di Pasangkayu, Disnaker Sulbar Bakal Turun Cek Fakta

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di perusahaan tambang pasir PT Sanggae Special Metal, Kabupaten Pasangkayu, menuai sorotan.

Sempat ramai disebut melanggar hak buruh, perusahaan belakangan membantah dan mengklaim hanya mengurangi pekerja yang tidak memiliki tugas.

Baca Juga

Stop Tahan Ijazah! Disnaker Sulbar Siap Sikat Perusahaan Nakal

Kini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat ikut turun tangan.

Tim pengawas ketenagakerjaan bakal mengecek langsung aktivitas perusahaan di Dusun Kalindu, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya.

Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Sulbar, Iskandar Anggar Kusuma, mengatakan pihaknya terlebih dahulu memastikan status lima karyawan yang di-PHK.

Baca Juga

Disnaker Sulbar Siapkan Pelatihan Menjahit, Barista, dan Desain Grafis untuk 200 Peserta

Disnaker menilai perlu pendalaman lebih jauh untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran norma ketenagakerjaan.

Tim akan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak sebelum mengambil langkah hukum.

“Kita harus lihat dulu statusnya, apakah mereka karyawan tetap atau kontrak. Perlakuannya berbeda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang cipta kerja,” ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (20/10/2025).

Baca Juga

Disnaker Sulbar Pastikan Program Padat Karya Serap Tenaga Kerja Lokal

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, pekerja tetap yang di-PHK wajib mendapat pemberitahuan lebih dulu dan pesangon sesuai masa kerja.

Sementara bagi pekerja kontrak, perusahaan tetap wajib memberikan kompensasi atau penghargaan masa kerja apabila mereka telah bekerja lebih dari tiga tahun berturut-turut.

“Jika perusahaan tidak memenuhi ketentuan tersebut, bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana,” tegasnya.

Iskandar juga mengingatkan soal upah lembur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

“Kalau terbukti tidak membayar upah lembur dalam perjam, itu pelanggaran hukum yang bisa dikenai sanksi pidana,” ungkapnya.

Editor : Lukman Rahim