PMII Mamuju Dorong Gubernur Sulbar Tuntaskan Konflik Agraria Tambang Pasir

MAMUJU, iNewsMamuju.id – Ketua Umum PMII Cabang Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, menegaskan bahwa pihaknya berharap Gubernur Sulawesi Barat yang baru dapat mengambil langkah tegas dalam menangani konflik agraria yang tengah meletus antara masyarakat dan sejumlah perusahaan tambang pasir di wilayah tersebut. Konflik ini sudah berlangsung di beberapa titik wilayah, yang melibatkan berbagai perusahaan tambang dan masyarakat setempat, di antaranya adalah PT. Jaya Pasir Andalan yang terlibat dengan warga Kalukku Barat dan Beru-Beru, CV. Sinar Harapan dengan warga Gentungan dan Kanang-Kanang, PT. Yakusa Tolelo Nusantara dengan warga Budong-Budong, PT. Alam Sumber Rezeki dengan warga Karossa dan Sarasa, serta PT. Kulaka Jaya Perkasa dengan warga Lariang.

Refli Sakti Sanjaya menilai bahwa Gubernur Sulbar harus menunjukkan sikap tegas dan berpihak kepada masyarakat yang tengah berjuang mempertahankan sumber kehidupan mereka dari ancaman kerusakan lingkungan dan pengambilan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab oleh perusahaan tambang pasir. Menurutnya, meskipun perusahaan tambang memiliki izin yang sah, hal itu tidak dapat mengesampingkan hak-hak masyarakat yang bergantung pada lahan dan lingkungan yang sudah mereka kelola selama bertahun-tahun.

Baca Juga

Gubernur Sulbar Ajak Pemkab Kerja Bareng Atasi Kemiskinan

"Semua aduan yang masuk ke PMII terkait konflik ini menunjukkan bahwa meskipun izin perusahaan sudah diterbitkan, masyarakat tetap menolak kehadiran tambang pasir. Yang mereka butuhkan bukan tambang pasir, tetapi program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Masyarakat ingin hidup yang lebih baik, bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada," ujar Refli, Jumat 7 Maret 2025.

Lebih lanjut, Refli menegaskan bahwa PMII Cabang Mamuju memahami pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak negatif yang dapat timbul, khususnya bagi masyarakat kecil seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat yang berpotensi menjadi korban dari hadirnya investasi yang tidak memperhatikan kelangsungan hidup mereka.

“Kami sangat mendukung setiap upaya investasi yang dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat kecil. Namun, apabila investasi tersebut justru merugikan masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, maka kami rasa perlu adanya penolakan. Ini juga berlaku bagi Gubernur Sulbar, yang harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya pada kepentingan segelintir pihak yang ingin mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan dampaknya,” tambahnya.

PMII Cabang Mamuju menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terancam oleh konflik agraria ini. Mereka berharap agar Gubernur Sulbar dapat serius mendengarkan keluhan masyarakat dan segera mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat serta memastikan kelangsungan hidup mereka di masa depan.

Di sisi lain, PMII juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam perjuangan ini, demi menjaga kesejahteraan bersama dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Konflik agraria ini, menurut Refli, adalah tantangan besar yang harus diselesaikan dengan pendekatan yang adil dan bijaksana.

Editor : A. Rudi Fathir