Gubernur Sulbar: Siapa Kuasai Tanah Jarang, Dia yang Memainkan Geopolitik Dunia

Perguruan tinggi ditantang

Menurut Suhardi Duka, tantangan penguasaan teknologi tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau industri. Perguruan tinggi harus ikut mengambil peran melalui riset dan pengembangan teknologi pemisahan serta pengolahan tanah jarang.

Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, kata dia, telah mulai mengembangkan kemampuan di bidang tersebut. Langkah itu perlu diperkuat agar Indonesia tidak kembali berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah ketika permintaan terhadap mineral kritis terus meningkat.

Baca Juga

Liga Takraw Regional Sulawesi Resmi Bergulir di Mamuju, 6 Provinsi Ambil Bagian

“Pertanyaan bagaimana dengan penguasaan teknologi, saya kira geopolitik itu harus dijawab oleh perguruan tinggi karena memiliki kandungan saja tidak cukup,” tuturnya.

Dorongan tersebut disampaikan Suhardi Duka dalam konteks perubahan geopolitik dan ekonomi dunia yang menurutnya semakin kompetitif. Ia menilai perguruan tinggi perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu membaca perubahan sekaligus menguasai teknologi yang menentukan posisi sebuah negara.

Pertumbuhan ekonomi belum cukup

Dalam orasinya, Suhardi Duka juga mengkritik pola pembangunan yang hanya menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan.

Baca Juga

Sulbar Jadi Tuan Rumah Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi, SDK Ingin Kembalikan Kejayaan Takraw

Ia mengatakan Indonesia dalam satu dekade terakhir mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 4 hingga 5 persen. Namun, pertumbuhan tersebut menurutnya belum otomatis membuat manfaat pembangunan dirasakan secara merata.

“Pertumbuhan ekonomi itu tidak semuanya bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Justru angka kemiskinan tetap ada di tengah-tengah kita. Pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, akhirnya yang kaya semakin kaya, kemudian yang miskin tetap terabaikan,” katanya.

Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam harus kembali diarahkan pada amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Ia juga menyinggung persoalan dalam tata kelola sumber daya alam, termasuk praktik under-invoicing dan underpricing yang dinilai dapat mengurangi penerimaan negara dan manfaat ekonomi yang seharusnya diterima masyarakat.

Selain tanah jarang, Suhardi Duka menyebut Sulbar memiliki sejumlah sektor unggulan lain, seperti perkebunan sawit sekitar 108.000 hektare dan kakao sekitar 140.000 hektare. Sektor pertanian, termasuk padi dan jagung, juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Berbagai sumber daya tersebut, kata dia, harus dikelola dengan pendekatan yang menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar menjual bahan mentah.

Di hadapan para wisudawan UNM, Suhardi Duka menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi salah satu faktor penentu Indonesia dalam menghadapi perubahan ekonomi dan geopolitik dunia.

Bagi Sulbar, potensi tanah jarang menjadi peluang sekaligus tantangan. Memiliki cadangan mineral kritis tidak akan banyak berarti jika Indonesia tidak mampu menguasai teknologi untuk mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi.

Editor : A. Rudi Fathir