MAMUJU, iNewsMamuju.id - Pengenaan biaya layanan QRIS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sebesar 0,3 persen oleh Bank Indonesia (BI) menuai tanggapan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mamuju.
Diketahui pembatalan tak berlaku untuk semua jenis transaksi. Tapi Pembatalan hanya dilakukan untuk transaksi di bawah Rp100 ribu.
Tapi untuk transaksi di atas Rp100 ribu, tetap kena biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0,3 persen.
Pemberlakuan biaya tersebut berlaku 1 September 2023 mendatang, tidak sesuai rencana awal yang 1 Juli 2023.
"Untuk transaksi di atas Rp100 ribu dikenakan MDR 0,3 persen dengan masa berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023 itu sesuai kesiapan sistem industri," ungkap Asisten Manajer, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Barat (Sulbar), Firman Bahari
Namun, kebijakan itu menyulut reaksi Hipmi Mamuju dengan kebijakan BI tersebut.
Sebab, meski ada biaya, pedagang tidak boleh membebankan balik ke konsumen atau pembeli.
"Kebijakan menaikkan tarif QRIS saya rasa Bank Indonesia Harus mengkaji ulang kebijakan tersebut, yang lebih penting harus dilakukan adalah mensosialisasikan penggunaan QRIS ke seluruh masyarakat dimana BI menargetkan pengguna QRIS sampai 45 juta orang," ungkap Ketua Hipmi Mamuju, Ketua BPC HIPMI Mamuju, Andi Baso Darul Aksan.
Andi Baso menjelaskan dampak terhadap pengguna cashless pasti stagnan dan bisa jadi akan menurun karna masyarakat Mamuju belum siap menerima dengan adanya kenaikan tarif tersebut.
"Bahkan ini pasti berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Mamuju," bebernya.
Ia menambahkan sejak BI mengeluarkan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) Sebagai alat pembayaran makan, hal ini sangat membantu masyarakat dalam melakulan transaksi.
"Masyarakat tidak perlu lagi repot2 ke ATM untuk menarik uang tunai, cukup dengan menggunakan QRIS pembayaran sudah selesai dan tidak membutuhkan waktu yang lama," katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan Metode cashless tersebut bisa optimal apabila bank indonesia bisa mensosialisasikannya merata kepada masyarakat.
"Daerah Mamuju sendiri penggunaan QRIS sebagai alat transksi sudah hampir merata di semua dan masyarakat sangat nyaman dengan adanya QRIS tersebut, kami berharap semoga penggunaan cashless ini jangan hanya di buat sebagai alat transaksi tapi juga bagaimana BI bisa menjamin kerahasiaan data dari para pengguna QRIS tersebut," tutupnya.
Editor : Zuajie
Artikel Terkait
