JAKARTA, iNewsMamuju.id - Sekelompok pemuda mengatasnamakan dirinya Gerakan Pemuda Reformasi kembali berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka mendesak lembaga anti rasuah ini untuk memeriksa pokir salah satu oknum anggota DPRD Mamasa yang diduga fiktif pada tahun 2022 dan 2023.
Anggaran Pokok-Pokok Pikiran atau Pokir Anggota DPRD merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan setempat agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD.
Tujuan dari dana aspirasi oleh anggota legislatif ini adalah untuk mendorong pertumbuhan daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya angka inflasi di sebuah daerah.
"Berdasarkan data dan fakte yang telah kami kaji dari sekian lama, kami menduga ada beberapa Pokok Pikiran (Pokir) oknum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa itu fiktif yang jumlahnya tidak sedikit," ucap Korlap aksi Roy Darwis. Senin (12/8/2024).
Darwis mengatakan, kondisi itu disayangkan apalagi Kabupaten Mamasa mengalami devisit anggaran.
"Dan kami sayangkan jika ada beberapa anggaran dana hibah dan APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya," kata Roy Darwis.
Pendemo juga menyinggung sejumlah aset bisnis yang dimiliki oleh oknum anggota DPRR Mamasa yang diperkirakan angkanya cukup fantastis.
"Maka dari itu, kami mencatut salah satu poin desakan dalam tuntutan agar KPK RI bisa memeriksa sumber dana pembelanjaan SPBU yang diduga milik oknum Wakil Ketua DPRD Mamasa dengan transparansi dan terbuka," pungkasnya.
Jenderal Lapangan Jumadil Awal mengungkapkan, jika aksi yang dilakukan hari ini tidak diindahkan. Ia akan melakukan aksi dengan jumlah yang lebih banyak.
"Kami tidak main main, kasus ini seharusnya ditangani dengan serius. Sebab dampak dari dugaan kejahatan yang dilakukan oleh oknum Wakil ketua DPRD Mamasa mengakibatkan rakyat sengsara," tutupnya.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
