JAKARTA, iNewsMamuju.id - Kebijakan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, mendapat sorotan tajam dari publik di tengah kondisi kemiskinan ekstrem yang melanda wilayah tersebut.
Perubahan drastis dalam alokasi anggaran APBD Perubahan Sulawesi Barat, termasuk pengadaan bibit sukun, durian, dan pisang, memicu keresahan di kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP).
Hari ini, Kamis (5/9/2024), aliansi mahasiswa dan OKP Sulawesi Barat yang diwakili oleh Ketua Badko HMI Sulselbar, Muh. Ahyar, dan Ketua DPD GMNI Sulawesi Barat, Nur Alam, mendatangi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengadukan PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin dan meminta Irjen Kemendagri melakukan audit serta evaluasi terkait kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kami datang ke sini untuk meminta Kemendagri melakukan audit terhadap kebijakan PJ Gubernur Sulawesi Barat. Di tengah kemiskinan ekstrem, beliau justru mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan bibit, mengalihkan APBD dari pembayaran tanah masyarakat Bandara Tampa Padang, serta menggunakan tenaga ahli dan ajudan secara berlebihan,” ujar Nur Alam.
Muh. Ahyar menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari perjuangan OKP Sulawesi Barat yang telah melakukan berbagai aksi dan pengaduan terkait kebijakan PJ Gubernur.
"Kami sudah melakukan aksi dan mengirimkan surat aduan ke Kemendagri, namun belum ada tanggapan yang memuaskan. Hari ini, kami ingin menyampaikan langsung bahwa PJ Bahtiar Baharuddin telah mengambil kebijakan yang salah," tegas Ahyar.
Ahyar juga menyoroti bahwa APBD pokok diubah-ubah untuk pengadaan bibit sukun, yang bukan komoditas andalan masyarakat Sulawesi Barat. Selain itu, anggaran untuk pembayaran utang pemprov kepada masyarakat Bandara Tampa Padang dialihkan ke proyek pengadaan bibit, sementara beasiswa bagi pemuda dan OKP juga diabaikan.
Aliansi mahasiswa dan OKP Sulawesi Barat berharap Kemendagri segera menindaklanjuti laporan ini agar Sulawesi Barat bisa keluar dari keterpurukan. Jika tuntutan mereka tidak mendapat perhatian, mereka berencana menggelar aksi lebih besar di depan Kemendagri pada pekan depan, didampingi oleh PB HMI dan DPP GMNI.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
