MAMUJU, iNewsMamuju.id — Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, tampak serius saat membuka Forum OPD untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Di hadapan para kepala OPD yang memenuhi aula kantor bupati, ia langsung menyinggung soal kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tanpa basa-basi, Sutinah mengungkapkan banyak menerima laporan soal PPPK yang ogah-ogahan bekerja. Ada yang jarang masuk kantor, bahkan sulit dilacak keberadaannya di tempat tugas.
Situasi ini dinilai cukup memprihatinkan, Kapalagi mengingat mereka ditempatkan di sektor pelayanan penting seperti pendidikan dan kesehatan.
"Pengangkatan PPPK yang di harapkan menjadi penunjang tugas birokrasi pada layanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan, justru menjadi beban karena sebagian tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi,"
Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah daerah sudah rela memangkas belanja strategis seperti proyek infrastruktur, demi mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membayar gaji PPPK dari APBD.
Tapi pengorbanan itu ternyata belum dibarengi dengan tanggung jawab dari sebagian pegawai yang telah diangkat.
Merespons kondisi ini, Sutinah meminta para camat dan kepala desa di seluruh wilayah Mamuju untuk aktif melaporkan kinerja PPPK di daerah masing-masing. Laporan tersebut bakal jadi dasar evaluasi.
Sutinah juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar lebih ketat mengawasi para pegawai, khususnya yang berstatus PPPK. Ia berharap langkah ini bisa menjadi alarm bagi mereka yang mulai longgar komitmennya sebagai abdi negara.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
