Mamuju, iNewsMamuju.id – Ratusan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas tambang pasir di sejumlah wilayah. Aksi yang berlangsung damai ini mendapat perhatian langsung dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang menemui demonstran dan menyampaikan respons tegas atas tuntutan mereka.
Demo tersebut berfokus pada penolakan terhadap aktivitas pertambangan pasir yang dinilai merusak lingkungan di Kecamatan Karossa dan Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, serta di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Warga dan aktivis lingkungan menyuarakan kekhawatiran mereka atas dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh tambang-tambang tersebut.
Menanggapi aspirasi para pendemo, Gubernur SDK menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi seluruh kegiatan pertambangan pasir di wilayah Sulbar, baik yang telah mengantongi izin resmi maupun yang beroperasi secara ilegal. Dalam pernyataannya di hadapan massa, SDK menegaskan tidak akan segan mencabut izin usaha tambang yang terbukti melanggar hukum.
“Olehnya itu, pengusaha manapun yang melanggar hukum di Sulbar saya akan cabut dia punya izin,” tegas SDK disambut sorak dukungan dari peserta aksi.
Namun, SDK juga meminta dukungan dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjebak pada tindakan di luar koridor hukum. “Tolong saya juga dilindungi, supaya SDK juga jangan melanggar hukum. Itu yang saya harapkan dari saudara-saudara,” ujarnya.
Menutup pertemuan dengan demonstran, Gubernur SDK berjanji bahwa kepemimpinannya tidak akan mengorbankan rakyat demi kepentingan ekonomi semata. “Saya jaminkan bahwa insya Allah dalam kepemimpinan saya, saya tidak akan mengorbankan rakyat saya,” pungkasnya sebelum meninggalkan lokasi aksi.
Aksi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta menjadi pengingat bagi pemangku kepentingan untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan di wilayah rentan.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
