Mateng, iNewsMamuju.id – Puluhan tenaga kesehatan (nakes) berstatus PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Mamuju Tengah bersama mahasiswa GMNI turun ke jalan dan menggeruduk Kantor Bupati, Rabu dini hari (1/4/2026). Aksi ini dipicu ketimpangan upah yang dinilai tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja (PK) yang telah disepakati.
Aksi yang berlangsung sejak dini hari itu menjadi simbol kekecewaan mendalam para nakes. Mereka menilai pemerintah daerah tidak adil karena hanya PPPK Paruh Waktu nakes di puskesmas yang menerima upah lebih rendah dibanding PPPK Paruh Waktu lainnya.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi, Gibran yang juga Ketua GMNI Kabupaten Mamuju Tengah, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam jika persoalan ini terus diabaikan.
“Kami menuntut agar permasalahan ini segera diselesaikan. Jika tidak, jangan salahkan kami jika kembali turun dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Gibran menyebut, ada tiga tuntutan utama yang dibawa massa aksi. Pertama, meminta evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Mamuju Tengah. Kedua, mendesak evaluasi terhadap Dinas Kesehatan. Dan ketiga, menuntut pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani.
Jeritan ketidakadilan juga disampaikan langsung oleh salah satu nakes peserta aksi. Dengan nada penuh haru, ia mempertanyakan perlakuan berbeda yang mereka terima.
“Kenapa hanya kami nakes PPPK Paruh Waktu di puskesmas yang gajinya tidak sesuai perjanjian? PPPK lain sesuai, tapi kami tidak. Di kontrak tertulis ada yang Rp500 ribu dan Rp400 ribu, tapi yang kami terima hanya Rp250 ribu,” ungkapnya lirih.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary, menyatakan pihaknya terbuka dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan para nakes dan mahasiswa.
“Kami mengapresiasi karena ini bagian dari aspirasi. Kami siap menerima dan menindaklanjuti. Kemungkinan ini hanya miskomunikasi,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki niat untuk membeda-bedakan para tenaga kesehatan, mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
“Kami tidak pernah berniat membeda-bedakan. Mereka adalah bagian penting dari tim kerja kami di garis depan,” tegas Askary.
Lebih lanjut, pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan, termasuk meninjau ulang perjanjian kerja beserta rincian pembayaran agar seluruh nakes mendapatkan haknya secara adil.
“Kami akan ubah perjanjian kerja dan memastikan semua mendapatkan hak sesuai kesepakatan,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah agar segera menyelesaikan polemik pengupahan, sebelum gelombang protes yang lebih besar kembali terjadi.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
