“Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus tetap dilakukan secara tertib, damai, dan menghormati aturan hukum yang berlaku,” tegas Iptu Herman Basir.
Menurutnya, aksi unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Meski demikian, tindakan anarkis maupun kekerasan terhadap aparat pengamanan dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan dapat mengganggu ketertiban umum.
Polresta Mamuju saat ini tengah melakukan pendalaman serta pengumpulan keterangan dari berbagai pihak terkait insiden tersebut. Proses penyelidikan dilakukan guna memastikan kronologi kejadian secara utuh dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
“Siapa pun yang terbukti melakukan pemukulan terhadap anggota kepolisian saat menjalankan tugas akan dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjutnya.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
