JAKARTA, iNewsMamuju.id – Penyidikan kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Bareskrim Polri bergerak intensif dengan memeriksa puluhan saksi, menggeledah sejumlah lokasi, hingga mengumpulkan dokumen dan barang bukti untuk mengungkap konstruksi perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa sejak laporan polisi (LP) diterbitkan pada 11 November 2026, penyidik telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi dalam kurun waktu sekitar satu pekan.
"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton ya selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Susatyo, Kamis (19/11/2026).
Tidak hanya melakukan pemeriksaan saksi, penyidik juga menggeledah sejumlah tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan operasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menemukan dokumen, perangkat, serta barang bukti lain yang dapat memperkuat proses pembuktian.
Susatyo menegaskan, pengungkapan dugaan kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, membutuhkan proses penyidikan yang mendalam dan tidak bisa dilakukan secara sederhana.
"Juga menggeledah berbagai tempat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, juga barang bukti lainnya. Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana," ujarnya.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim mendalami tiga aspek penting, yakni perbuatan persiapan, pemufakatan, serta permulaan pelaksanaan perbuatan yang diduga mengarah pada tindak pidana makar.
Seluruh informasi yang berkembang, termasuk pemberitaan dan informasi di media sosial, turut menjadi bahan pendalaman penyidik. Namun, setiap informasi tersebut tetap harus dicocokkan dengan dokumen dan alat bukti yang diperoleh secara hukum.
"Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar ya di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada," jelas Susatyo.
Sebagai bagian dari koordinasi penegakan hukum, Bareskrim juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum (JPU).
Rencananya, ekspose atau gelar perkara bersama JPU di Kejaksaan Agung akan dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026). Langkah tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi antara penyidik dan jaksa sekaligus memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Sehingga dari awal perkara ini akan terus berkoordinasi juga agar semua menjadi terang benderang," kata Susatyo.
Dalam perkembangan perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, materi yang disampaikan menyebutkan adanya empat orang tersangka yang telah diperiksa penyidik. Mereka dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Peristiwa tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025–2026. Penyidik mendalami dugaan masuknya sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya.
Dugaan penyadapan itu juga disebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi turut menyentuh sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.
Dalam proses penegakan etik yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut, Mabes Polri sebelumnya menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua perwira tinggi, masing-masing dalam sidang etik pada 10 dan 17 November 2026.
Adapun dugaan tindak pidana dalam perkara ini dikaitkan dengan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Brigjen Susatyo menegaskan bahwa penyidik berupaya menangani perkara tersebut secara cepat, objektif, dan tetap berpedoman pada prosedur hukum.
"Karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan," tegasnya.
Dengan pemeriksaan 59 saksi, penggeledahan sejumlah lokasi, serta rencana ekspose bersama Kejaksaan Agung, publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari penyidikan Bareskrim Polri untuk mengungkap secara terang dugaan penyadapan dan perkara yang dikaitkan dengan keamanan negara tersebut.
Editor : A. Rudi Fathir
