Jawab Tuntutan PMII, APDESI Mateng Beri Dukungan Petisi Kepada Kadis PMD

MATENG, iNewsMamuju.id  - Asosiasi pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI ) Mamuju Tengah (Mateng) menggelar Konfrensi Pers yang dihadiri berbagai media di desa Salugatta, Rabu (12/10/2022).

Kegiatan tersebut di laksanakan sebagai bentuk dukungan petisi, kepada Kadis Pemperdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dzulkifli, atas aksi unjuk rasa oleh PMII cabang Mateng, di kantor Bupati Mamuju Tengah menuntut kadis PMD mundur dari jabatanya pada Senin 10 Oktober 2022 lalu.

Baca Juga

Gaji Tak Dibayarkan, Kades di Mamasa Pasrah

"Sebelum melaksanakan konfrensi Pers, terlebih dahulu APDESI melaksanakan rapat internal bersama 54 kepala Desa se- Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo," kata Plt ketua APDESI Alimuddin, S. Sos. 

Lanjut Alimuddin, di Topoyo diadakan rapat para Kades dan membuat petisi sesuai apa yang ada di baliho.

"Karena yang bisa menjawab tuntutan Unras, ada pada Kades se- Kabupaten Mamuju Tengah," ungkapnya 

Baca Juga

APDESI Mamasa Kecewa ke Pemerintah, Ini Penyebabnya!

Dia pun mengatakan bahwa konferensi Pers ini dengan bentuk memberi dukungan moril kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas tuntutan aspirasi sejumlah masyarakat yang menuntut dirinya harus mundur dari jabatan Kadis PMD Mamuju Tengah. 

"Saya Alimuddin selaku Plt Ketua APDESI Mamuju Tengah menyampaikan bahwa demo yang ditujukan kepada bapak Dzulkifli sangat tidak berdasar. Sebab, setelah APDESI melakukan komunikasi dan koordinasi kesemua Pemdes di Mateng, tak satupun yang merasa diintervensi dalam kepentingan kelompok atau pribadi seorang Kadis PMD melainkan, selama ini Dzulkifli banyak membantu Pemdes dalam menjalankan roda pemerintahan Desa," terang pelaksana tugas Ketua APDESI.

Senada, Kades Salugatta ini pun menambahkan bahwa sejauh ini intervensi Dinas PMD dibawah kendali Dzulkifli tetap pada koridor yakni tidak menyalahi UUD No. 6 Tahun 2014.

Dan, sambungnya, perlu diketahui bahwa semua program yang lahir itu bersumber dari aspirasi masyarakat melalui MUSDES, adapun kegiatan lain tentu mengikuti imbauan PERDA, PERBUP, sampai pada PERMEN dan PEPRES seperti 40% BLT, 20% Ketahanan Pangan dan Hewani serta 8% Penanganan COVID-19.

Yang jelas, kata dia, kami dari perwakilan pemerintah Desa membuat Petisi dukungan moril ini sebagai bentuk dukungan kami dan harapan kami kepada Dzulkifli agar tidak terprovokasi sebab bisa saja persoalan ini ada oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai aktor intelektualnya.

"Tapi, nantilah kita tentu akan lihat akhir dari cerita ini sebab pasti semua kedok akan terbongkar. Pada akhirnya tabir kebenaran akan terbuka lebar," tegas Kades Salugatta.

Sebelumnya, pada hari Senin 10 Oktober 2022 puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Mamuju Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mamuju Tengah.
Dalam orasinya mereka juga meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dicopot dari jabatannya.

Adapun tuntutan massa aksi
1. Copot Kepala PMD dan Kabid-kabidnya
2. Meminta Bupati Mamuju Tengah   membentuk tim investigasi dugaan program titipan dari dinas ke Desa dan menindak secara tegas.
3. Meminta inspektorat melakukan audit

Editor : A. Rudi Fathir