Unjuk Rasa, Cerita Sampah Hingga Cabut UU Omnibus Law Warnai Peringatan 10 November di Polman

POLMAN, iNewsMamuju.id -- Sejumlah Massa dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Polman tepat di Hari Pahlawan 10 November.

Mereka demo mendesak Pemerintah Kabupaten Polman dan DPRD untuk segera menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Polman. Selain itu mereka juga menuntut untuk menghentikan alih fungsi lahan produktif. 

Koordinator Aksi Ali Halim mengatakan, FPPI tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan keresahan masyarakat dan problem lokalitas daerah yang terjadi. Salah satunya, persoalan sampah. 

Polmanq, kata Ali, seharusnya menjadi wilayah percontohan daerah lain yang ada di Sulbar. Namun, faktanya, tidak bisa memberikan cerminan yang baik.

"Akibat ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan setiap problem daerah yang ada. Salah satunya mengenai penaganan sampah yang tidak mampu di tuntaskan dalam manajemen pengelolaanya," ujarnya.

Ali menjelaskan, sudah lama FPPI menyuarakan agar masalah sampah bisa segera diselesaikan, namun itu tidak mendapat jawaban serius dari Pemkab Polman. 

Aksi unjuk rasa yang kesekian kalinya ini, kata Ali, merupakan upaya terus menerus agar pemerintah tidak menutup mata dengan sampah yang berserakan di Polman. 

Permasalahan sampah memang menjadi momok bagi Bumi Tipalayo ini, sejumlah sarana publik seperti pasar dan jalanan, kini telihat sampah berserakan di mana-mana. 

FPPI kata Ali menilai, pemerintah sampai saat ini tidak becus menangani persoalan sampah. Pembangunan TPA yang dijanjikan pun tak kunjung ada. 

"Maka dari itu melalui refleksi hari pahlawan kami masih tetap konsisten mengangkat isu penaganan sampah, sampai pemerintah betul-betul serius menyelesaikan permasalahan sampah," tutupnya. 

Editor : Lukman Rahim