Sulbar Berpotensi Jadi Penyuplai Ternak dan Kelapa Sawit Terbesar ke IKN

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Kepala Balitbangda Sulbar, Safaruddin Sanusi DM menyebut, potensi peluang pengembangan ternak dan kelapa sawit di Sulawesi Barat bakal difokuskan pada 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah (Mateng) dan Pasangkayu.

Hal ini mengemuka, usai Kepala Balitbangda Sulbar Safaruddin Sunusi DM, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) tentang Prospek Pengembangan Integrasi Ternak dan Kelapa Sawit, Kamis (24/11/2022).

Baca Juga

IJS Sulbar Menuju 1 Dekade Eksistensi: Refleksi dan Langkah Maju

“Dalam mengembangkan potensi kita di Sulawesi Barat, kita tidak hanya melihat di satu sisi saja. Di sisi lain, memang 3 Kabupaten ini perlu ada perhatian khusus, sehingga 3 Kabupaten ini dulu yang rencananya jadi fokus kita,” katanya saat ditemui usai FGD.

Dominasi ternak yang disuplai Sulawesi adalah kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Safaruddin mengatakan, hasil budidaya ternak tersebut dikirim ke Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Ternak sapi yang dikirim ke Kalimantan selama ini itu justru lebih banyak dari Bone, Sulawesi Selatan. Dari Balai Karantina Pertanian, data pengeluaran ternak dari Sulbar ke Kalimantan sebanyak 3.252 ekor Sapi dan Kambing 26.000 ekor. Tapi dari Bone ini yang lebih banyak dikirim ke Kalimantan, ” sebutnya.

Baca Juga

Layanan Penerbangan ke IKN: Kado Istimewa untuk Sulbar di HUT RI ke-79

Sebagai penyangga ibu kota negara, upaya ini membutuhkan perhatian serius. Hal itu erat kaitannya Sulbar harus bermodel pengembangan terintegrasi. Sementara kelapa sawit juga demikian.

"Harus ada cara dan model atau sistem yang dilakukan untuk pengembangan ternak sekaligus kelapa sawit. Karena dalam FGD tadi berkembang pertanyaan, adakah lahan untuk ternak di Sulbar?. Maka solusinya adalah kebun kelapa sawit bisa menjadi lahan untuk pengembangan peternakan kita,” jelasnya.

Bentuk dukungan ini membutuhkan regulasi yang mengatur. Safaruddin mengatakan setidaknya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub). Aturan tersebut karena lahan plasma dan ada lahan inti perkebunan sawit. 

Baca Juga

Menunggu Nyali Penegak Hukum Usut Proyek Bunker RSUD Sulbar dengan Total Anggaran Rp88 Miliar

"Maka harus ada regulasi yang mengatur. Hal ini sebagai bentuk kesiapan kita sebagai daerah penyanggah ibukota negara. Kita sudah harus siap. Tapi tidak cukup hanya penyataan sekedar siap, tapi tidak melakukan. Maka harus ada action,” ujarnya.

Mantan kepala Dinas Kominfo persandian dan Statistik Sulbar ini mengaku, 3 Kabupaten di Sulbar memiliki lahan luas perkebunan sawit bisa menjadi lahan untuk ternak dan nantinya menjadi pensuplai hasil ternak sapi ke IKN.

“Jadi itu sebagai rekomendasi FGD tadi. Harus terintegrasi. Selama ini belum ada upaya yang dilakukan agar terintegrasi. Maka antara pemerintah, perusahaan sawit maupun para petani harus diperkuat dengan regulasi berupa Pergub atau Perda,” ungkapnya.

Baca Juga

Diatensi Menkes RI, Ketua PD Bhayangkari Sulbar Fokus Penanganan Stunting 

Safaruddin menambahkan, hasil dari FGD itu juga harus ditindaklanjuti oleh para OPD terkait seperti Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai leading sektor, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai OPD perencana pembangunan.

“Karena kita punya hasil pemetaan, dan Balitbangda ini hanya menggerakkan, bukan OPD teknis. Maka kita rekomendasikan. Kita susun rapi hasilnya dan direkomendasikan kepada OPD terkait. Karena perencanaan kita harus maksimalkan dan mengacu pada hasil FGD ini. Maka harus ada model dan sistem perencanaan yang terintegrasi dari ternak dan kelapa sawit ini,” kunci mantan Sekretaris DPRD Sulbar itu.

Sekadar diketahui, beberapa masukan dari peserta FGD juga disampaikan melalui kegiatan ini, seperti peserta dari BPTP Sulbar yang memberikan masukan tentang model integrasi yang ingin diterapkan. Mengenai teknologi pemanfaatannya, BPTP sendiri sudah banyak melakukan teknologi pemanfaatan di bidang pertanian, tinggal penerapannya saja.

Baca Juga

Hadiri Deklarasi Damai Pemprov, Kabinda Sulbar: BIN Netral di Pemilu 2024 

Sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, memberi masukan perlu adanya kesamaan data antara yang ada di BPS dan OPD terkait, terutama dari Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan.

Editor : Lukman Rahim