Dituding Provokasi Penundaan Pilkades di Majene, Begini Respon Ketua Forum BPD

MAJENE, iNewsMamuju.id -- Ketua Forum BPD Kabupaten Majene Munir AR, dituding provokasi setelah membuat pernyataan di media terkait keinginannya menunda tahapan Pilkades di Majene.

"Saya rasa tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Pernyataan yang kami serukan di media terkait penundaan Pilkades itu bukan sekadar seruan, tapi seruan yang kami sampaikan itu disertai alasan-alasannya dan itu juga menjadi keputusan kami bersama para ketua dan anggota BPD sekabupaten Majene di beberapa pertemuan sebelumnya," tegas Munir ketika memberikan rilis pernyataannya ke media ini, Senin 10 April 2023.

Baca Juga

Forum BPD Minta Tahapan Pilkades di Majene Ditunda

Terakhir pertemuan yang ia lakukan di Leba-leba, Desa Tameroddo Utara Kecamata  Tameroddo Sabtu, 8 April 2023. 

"Dihadiri puluhan ketua dan anggota BPD yang kami anggap sudah kuorum dengan kehadiran lebih dari setengah jumlah Ketua BPD sekabupaten Majene," jelasnya.

Menurutnya, tanggapan dari pihak lain yang menganggap, "Kami ini provokasi karena kami mengeluarkan pernyataan penundaan Pilkades serentak. Kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Penundaan yang kami serukan karena melihat kondisi saat ini banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang lebih utama, yaitu memenuhi pembayaran siltap dan tunjangan pemerintah desa dan BPD, gaji honorer dan lain-lain yang harus disegerakan dan dipenuhi sesuai perhitungannya," jelas Munir.

"Sekali lagi kami tidak menapikan dan mengesampingkan Pilkades serentak,tetapi ada yang lebih penting yang harus di bayarkan pemerintah kabupaten yaitu siltap,tunjangan pemerintah desa dan BPD juga gaji para honorer yang tersebar di setiap instansi. Melihat juga anggaran Pilkades yang hanya 300 juta tidak memungkinkan untuk membiayai 43 desa yang berpilkades," sambungnya.

Munir menjelaskan, bahwa BPD adalah salah satu  penanggung jawab dalam pelaksanaan Pilkades.

"Jadi tidak ganjil jika pihak lain mengajak dan melibatkannya dalam membicarakan tahapan atau proses yang berkaitan dengan pilkades. Tetapi karena kami ini dianggap hanya lembaga pelengkap sehingga kami tidak di ikutkan dalam membicarakan masalah Pilkades sehingga kami mengatakan juga,kami belum siap untuk melaksanakan Pilkades dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang kami sampaikan lewat cuitan-cuitan kami sebelumnya," jelasnya.

Menurutnya, jadi atau tidaknya Pilkades  tidak ada pihak manapun yang bakal dirugikan.

"Dan kepastian jadi atau tidak jadinya Pilkades, itu sudah ranah pemerintah kabupaten dengan merujuk pada regulasi dan aturan aturan serta melalui pertimbangan pertimbangan yang matang. Kami forum BPD hanya meminta agar Pilkades ditunda dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan yang sudah kami putuskan bersama dalam bingkai forum BPD Kabupaten Majene," tutur Munir.

Editor : A. Rudi Fathir