MAMUJU, iNewsMamuju.id – Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) Survei Ekonomi Pertanian Tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Maleo pada Selasa, 22 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk mantan Kepala BPS RI, Dr. Suhariyanto, serta perwakilan DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Idris menekankan pentingnya hasil sensus pertanian sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan daerah. “Hasil sensus pertanian ini harus dijadikan dasar pengambilan keputusan yang runtun, dari RPJPD hingga RPJMD,” ujarnya. Menurutnya, di era provinsi yang baru, akurasi dan integrasi data menjadi kunci dalam pengembangan sektor pertanian yang modern.
Idris juga menegaskan, “Jika data tidak digunakan, semua usaha kita sia-sia. Pengelolaan sektor pertanian harus dilakukan secara modern.” Ia menggarisbawahi bahwa perencanaan yang baik dan presisi adalah langkah awal menuju pengelolaan yang efektif. “Tanpa perencanaan matang, kemajuan tidak akan tercapai,” tambahnya.
Data yang diperoleh dari survei, termasuk luas lahan dan jumlah masyarakat yang terlibat dalam sektor pertanian, akan menjadi dasar bagi kebijakan anggaran daerah. Idris mengingatkan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pertanian. “Jangan sampai anggaran untuk sektor pertanian kecil, karena itu berarti kita tidak memanfaatkan data dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Idris menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang saat ini mencakup 44,80 persen dari total masyarakat di sektor pertanian. “Kami ingin melihat data sebagai basis pengambilan kebijakan dan memastikan pelaksanaannya di tingkat kabupaten,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Barat, Tina Wahyufitri, menjelaskan bahwa rakor ini diadakan serentak di seluruh Indonesia untuk berbagi informasi dengan dinas terkait. “Setelah merilis hasil survei ekonomi pertanian, kami berharap informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa BPS kabupaten se-Sulbar diundang untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan. Saat ini, data survei sedang dalam proses analisis dan diharapkan dapat dirilis pada bulan Desember 2024. “Dengan data yang akurat, kami berharap pembangunan di Sulbar dapat dilakukan dengan lebih baik,” tandasnya.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat petani di Sulawesi Barat.
Editor : A. Rudi Fathir