Sulbar Matangkan Peta Jalan Digital, Transaksi Pemerintah Bakal Beralih ke Sistem Elektronik

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan langkah percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan melalui penyusunan Road Map Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dokumen ini diproyeksikan menjadi acuan dalam memperluas penerapan transaksi elektronik di seluruh organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Road Map tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat, Senin (29/6/2026). Rapat dipimpin Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, bersama jajaran Bapenda serta melibatkan anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Baca Juga

Karya Kaligrafi Peserta MTQ XI Sulbar Akan Dilelang, Hasilnya untuk Pengembangan LPTQ

Hadir dalam pertemuan itu perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Barat, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, dan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sebagai bagian dari TP2DD.

Muh. Saleh mengatakan, penyusunan Road Map ETPD menjadi langkah strategis agar implementasi digitalisasi transaksi pemerintah berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut dia, dokumen tersebut akan menjadi pedoman bersama dalam memperluas penerapan sistem transaksi elektronik di seluruh perangkat daerah.

Baca Juga

SMAN 1 Mamuju Borong Kuota Terbanyak Paskibraka Sulawesi Barat 2026, Ini Daftar Namanya

"Road Map ETPD ini akan menjadi pedoman bersama dalam memperluas implementasi transaksi elektronik di seluruh perangkat daerah. Melalui sinergi TP2DD, kami ingin membangun ekosistem digital yang semakin kuat, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan transparan," kata Saleh.

Penyusunan Road Map ETPD juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Digitalisasi transaksi dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Bapenda Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menilai transformasi digital telah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Menurutnya, penerapan transaksi elektronik berpotensi mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga

Sulbar Jadi Prioritas Nasional! Menteri Transmigrasi Targetkan Transformasi Ekonomi Besar-besaran

"Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, tetapi kebutuhan. Bapenda Sulbar akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh anggota TP2DD agar implementasi ETPD semakin luas dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, serta terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Abdul Wahab.

Melalui penyusunan Road Map tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap percepatan elektronifikasi transaksi dapat berjalan lebih terarah, memperkuat sinergi antarinstansi, serta mendorong terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Editor : A. Rudi Fathir