Komisi IV DPRD Sulbar Soroti Ketidakakuratan Data Desil Penerima Bansos

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyikapi maraknya keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos), Rabu (2/9/2026). Rapat ini menyoroti ketidakakuratan data desil kemiskinan yang menjadi acuan penyaluran bantuan di daerah tersebut.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim ini menghadirkan Kepala Dinas Sosial Sulbar, Kepala BPS Sulbar, tim PKH, serta perwakilan aliansi masyarakat.

Baca Juga

Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wagub Sulbar di DPRD?

Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah poin penting. BPS Sulbar diminta menyerahkan rincian anggaran Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 sebagai bahan evaluasi. Selain itu, Dinas Sosial diminta memperkuat sinkronisasi data dengan pemerintah kabupaten serta memastikan keterbukaan informasi publik.

Masyarakat juga diimbau memanfaatkan aplikasi DTSEN dan Cek Bansos untuk memeriksa status desil secara mandiri, sekaligus mengajukan perbaikan jika data tidak sesuai dengan kondisi riil.

Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim menekankan bahwa masalah akurasi data menyangkut hak warga berpenghasilan rendah.

Baca Juga

Khalil Gibran Daftar Calon Ketua KORMI Sulbar, Soroti Besarnya Potensi Olahraga Rekreasi

“Data harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terakomodasi karena persoalan data. Karena itu, transparansi, validasi dan koordinasi antarlembaga harus diperkuat,” tegasnya.

DPRD Sulbar berkomitmen terus mengawasi proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bansos di Sulawesi Barat berjalan objektif dan akuntabel.

Editor : A. Rudi Fathir