MAMUJU, iNewsMamuju.id -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi (LAK) menyoroti Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Azwar Anshari Habsi yang dinilai jarang masuk kantor. Bahkan terhitung semenjak setahun ini tak pernah terlihat digedung Dewan terhormat itu.
Ketua LSM LAK Sulbar Muslim Fatillah Aziz, menyebut jika seorang anggota DPRD bermodel seperti ini adalah sesuatu yang miris. Padahal dipilih langsung oleh rakyat dan memimpin lembaga sebagai penentu kebijakan.
"Sangat miris sekali, seharusnya seorang anggota DPRD apalagi ketua DPRD tidak malas berkantor agar dapat melaksanakan tupoksinya secara maksimal, sebab mereka dipilih oleh rakyat dengan harapan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil," tegasnya, Jumat (02/12/2022)
Pada kewajibannya anggota DPRD harus banyak mendengar keluhan rakyat, contohnya hadir saat rapat dan paripurna mendegarkan masalah-masalah sosial yang terjadi. Terlebih kata dia jika berlabel pimpinan maka suatu kewajiban mengukur kinerjanya.
"Kewajiban anggota dewan adalah melayani rakyat dan menyerap aspirasi rakyat, yang tentunya harus masuk kantor, terutama pada saat pembahasan yang terkait kepentingan masyarakat maupun rapat lainnya, termasuk menerima warga yang mengadu ke dewan," ungkapnya.
Olehnya, Muslim Fatillah Azis meminta Badan Kehormatan DPRD Mamuju dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk mememberikan sanksi kepada Ketua DPRD Mamuju ini.
"Lak sulbar mendesak Badan Kehormatan dewan DPRD Mamuju agar memberikan sanksi tegas terhadap ketua DPRD Mamuju, kami juga meminta kepada Pimpinan partai yang bersangkutan untuk mengganti anggota DPRD tersebut, jangan lagi dijadikan ketua DPRD, kami menilai masih banyak kader Nasdem yang amanah dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat," tutupnya.
Terpisah, Sekretaris DPW Partai NasDem Sulbar Abdul Rahim mengaku kaget dengan informasi tersebut. Namun, ia akan segera memerintahkan kepada Pengurus DPD NasDem Kabupaten Mamuju untuk segera melakukan klarifikasi terkait hal ini.
"Segera melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atau kader partai NasDem, apalagi sebagai posisi sebagai Ketua DPRD simbol institusi, kalau memang faktanya demikian maka tentu partai akan mengambil segera akan melakukan langkah - langkah kebijakan," jelasnya.
"Sekali lagi kalau itu benar maka ini akan mencederai marwah partai NasDem dimana beliau berasal," sambungnya.
Kalau itu benar, kata Rahim tindakan yang diperlihatkan bisa merusak marwah instutisi DPRD Mamuju sebagai lembaga yang terhormat.
"Kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menjalankan atau terbukti dalam panggilan DPD atau fraksi maka tentunya kita akan segera mengambil sikap, karena Partai NasDem sangat komitmen dengan semangat kita untuk kepada semua kader untuk bisa semaksimal mungkin menjalankan tugas-tugas representasi rakyat," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar ini mengatakan, semestinya jabatan yang diemban saat ini harus bisa menjaga kepercayaan publik.
"Kalau begitu faktanya maka partai sangat menyayangkan dan sekali lagi atas nama DPW saya akan mengundang DPD Mamuju dan fraksinya untuk mengkonfirmasi informasi ini dan selanjutnya itu segera kita lakukan upaya pemanggilan untuk mengklarifikasi kebenaran informasi itu," ungkapnya.
"Saya tidak ingin berandai - andai, mendahului yang pasti siapapun kader partai NasDem yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau katakanlah tidak mampu menjaga fakta intergritas yang sudah ditandatangani sebelum dilantik menjadi anggota DPR tentu ini sebuah pelanggaran dan tentunya ada resikonya, ada sanksi tegas yang menanti, partai NasDem dengan hal - hal seperti ini," terangnya.
Saat dihubungi untuk meminta tanggapannya, nomor Ketua DPRD Mamuju Azwar Ashari Habsi tidak aktif.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
