JAKARTA, iNewsMamuju.id - Perbedaan pandangan sistem Pemilu menyeruak, kali ini hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan sejumlah partai politik lainnya memanas.
Setelah adanya pertemuan 8 Parpol yang menolak sistem proporsional tertutup, sekedar jadi ajang hore-hore semata bagi PDIP. Namun bukan main-main, ketua fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan 8 Partai itu sangatlah serius untuk mendukung gaya proporsional terbuka.
Saleh berpandangan, sejumlah Parpol yang menolak tersebut berdasarkan pendapat yang logis disertai moral yang benar. Justru kata dia, fraksi-fraksi tersebut mengedepankan kedaulatan.
"Fraksi ini mengedepankan kedaulatan rakyat melalui keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih representatif, aspiratif, akomodatif, dan diterima hampir semua kalangan. Di DPR saja pun diterima mayoritas, apalagi di masyarakat," kata Saleh, Jumat (13/1/2023).
Meski dinilai hanya sekedar hore-hore, Saleh menyebut sikap sejumlah partai itu justru bercanda, namun tidak boleh juga ditanggapi secara berlebihan.
"Kalau ada yang menilai ini sekadar hore-hore, justru itu malah becanda. Kan bisa dipahami arah dan kesan yang mau disampaikan. Tidak perlu ditanggapi berlebihan. Itu juga bagian dari demokrasi. Kan harus ada diskusi dan diskursus di ruang publik. Dan itu adalah contoh partisipasi. Setiap pihak boleh menyampaikan pendapat," katanya.
Tetapi sebaliknya kata legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini, secara pandangan dan pemikiran menjadi bahan pertimbangan Mahkakamah Konstitusi (MK). Secara sadar, model pemilu gaya tertutup tetaplah ditolak tetapi keputusan tersebut berada sepenuhnya ditangan lembaga negara pengawal konstitusi itu.
"Keputusan yang akan diambil menyangkut hak-hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi kita," katanya.
Saat ini MK memang sedang menguji materi gaya Pemilu Proporsional Terbuka, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, aksi hore-hore 8 partai itu di senayan dinilainya tidak begitu serius.
"Soal menolak ya monggo, yang harus diingat pengambil keputusan adalah hakim, pertemuan partai itu sekedar hore-hore," ujarnya di Gedung DPR, Kamis (12/1/2023).
Editor : Adriansyah
Artikel Terkait
