PASANGKAYU, iNewsMamuju.id - DPRD Pasangkayu menggelar rapat gabungan dengan menghadirkan Dinas Kesehatan Pasangkayu dan BPJS Kesehatan. Rapat ini membicarakan terkait status keaktifan kepesertaan JKN-KIS. Selasa (17/1/2023).
Ketua Komisi I DPRD Pasangkayu, Yani Pepi menyampaikan agar Dinas Kesehatan memberikan penekanan terhadap Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), untuk memperhatikan, ketika ada masyarakat yang berobat dengan memperlihatkan NIK KTP nya, maka pihak pelayanan harus mengecek di mobile JKN, BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan memberikan kemudahan kepada para peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Aplikasi mobile JKN untuk mendapatkan informasi penting seputar BPJS Kesehatan.
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai data kepesertaan tunggal untuk mencegah terjadinya duplikasi data saat melakukan proses pendaftaran program JKN-KIS. BPJS Kesehatan.
Dimana BPJS Kesehatan telah mempermudah para peserta JKN-KIS, maka sangat perlu pihak Puskesmas dan RSUD untuk mengeceknya, apakah NIK masyarakat sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau belum.
"Jika NIK KTP nya tidak di cek di dalam aplikasi mobile JKN-KIS, bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa dia terdaftar sebagai peserta BPJS atau tidak," ucapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Pasangkayu, Lutfi mengatakan, masyarakat yang telah mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS itu akan terbaca di aplikasi mobile JKN-KIS, walaupun belum memegang namanya kartu BPJS.
"Jadi, cukup masyarakat membukanya di aplikasi JKN-KIS, dan memasukan NIK nya untuk mengetahui informasi penting seputar BPJS, maka disitu akan terbaca NIK KTP miliknya sebagai peserta NIK KTP nya," ujarnya.
Hadir dalam rapat gabungan komisi DPRD Pasangkayu yaitu Muslihat Kamaruddin, Andi Muh Yusuf, Mahmud Kabo, H Hamzah, Kabag persidangan dan perundang undangan Asmarani, Kadis Kesehatan Samhari, dan Kabid Jamsos Sultan.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
