MAMUJU - Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk tetap menjunjung tinggi netralitas di Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat (Kordiv HPPH) Bawaslu Mamuju, Siti Mustikawati dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema "Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu 2024" yang dilaksanakan di Aula Hotel Srikandi Mamuju, jumat (19/5/2024).
Kegiatan tersebut mengundang instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, perwakilan kecamatan dan kelurahan, guru, pengawas Pemilu hingga praktisi pers.
Siti Mustikawati mengungkapkan, pelanggaran netralitas ASN paling banyak terjadi di sosial media.
"Yang sering dijumpai itu ibu guru berfoto tanpa memperdulikan batasannya," jelas Mustika.
Mustika bilang, Mamuju masuk dalam daerah tertinggi pelanggaran netralitas ASN. Dengan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya dalam mencegah dan meminimalisir setiap pelanggaran yang mungkin saja terjadi selama tahapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, termasuk hal-hal yang ada kaitannya dengan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 nanti.
"Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran dan pemgetahuan ASN dalam menjaga Netralitas jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang," kata Mustikawati.
Bawaslu Mamuju kata Mustikawati, terus berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Mamuju, dan yang terpenting dilakukan ialah melakukan pencegahan.
"Saat ini yang terpenting bagaimana memahami mengedukasi berkaitan dengan Netralitas ASN dalam setiap tahapan Pemilu hingga pelaksanaannya. Melalui informasi dari partisipasi masyarakat bisa melakukan pencegahan sehingga peserta pemilu tidak melakukan pelanggaran,” jelasnya.
Meski begitu, Bawaslu kata Mustikawati, Sitti tidak akan bisa mengawasi pemilu sendirian, Bawaslu membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama keterlibatan seluruh masyarakat.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh masyarakat dan keterlibatan seluruh pihak. Sebagaimana arah kebijakan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024, dalam dimensi penyelesaian sengketa pun Bawaslu harus mengedepankan pencegahan," pungkasnya.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
