Pasangkayu, iNewsMamuju.id – Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Pasangkayu masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pelaku, yang merupakan seorang pejabat dengan golongan eselon, dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap bawahannya. Meskipun pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai, dugaan kuat menyebutkan bahwa pelaku masih menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah.
Tingkah laku oknum ASN yang diduga melakukan penganiayaan ini semakin memperburuk citra Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, terutama terkait dengan penegakan disiplin terhadap ASN. Masyarakat mulai mempertanyakan seberapa serius pemerintah daerah dalam menangani kasus ini. Pasalnya, meskipun telah ada kesepakatan damai, tidak ada tindakan tegas yang diambil untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Hal ini jelas menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan disiplin ASN di Pemkab Pasangkayu.
Kasus ini memunculkan reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk Ikatan Jurnalis Pasangkayu (IJP), yang menilai kejadian ini sebagai bentuk kegagalan dalam menjalankan aturan dan memastikan integritas ASN di wilayah tersebut. Menurut pengurus IJP, lemahnya penegakan disiplin terhadap pelaku penganiayaan dapat menimbulkan kekhawatiran terulangnya kasus serupa di masa mendatang, jika tidak ada tindakan tegas.
"Banyak masyarakat yang khawatir kejadian ini hanya akan menjadi preseden buruk dan memicu terjadinya penganiayaan lain oleh oknum-oknum ASN. Jika tidak ada sanksi yang jelas, hal ini akan merusak citra pemerintahan daerah," ujar pengurus IJP.
Selain itu, pengurus IJP juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penanganan kasus ini. Mereka meminta agar pemerintah daerah memberikan penjelasan yang jelas terkait langkah-langkah yang akan diambil terhadap pelaku dan bagaimana upaya untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
"Masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan agar hal serupa tidak terulang lagi di masa depan. Pemerintah harus mengambil tindakan yang tegas dan transparan," tegas pengurus IJP.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi terhadap pihak pemerintah daerah terkait masih terus dilakukan. Masyarakat dan berbagai pihak berharap agar Pemkab Pasangkayu segera memberikan penjelasan serta menindaklanjuti kasus ini secara serius, agar tidak menambah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
