MAMUJU, iNewsMamuju.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), rupanya sedang menjalankan misi penting di Jakarta bersama enam bupati dari seluruh wilayah Sulbar.
Di tengah sorotan publik terkait ketidakhadirannya saat aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulbar, SDK justru sedang melakukan rangkaian pertemuan strategis di tingkat pusat.
Sejak pagi, SDK dan rombongan bupati kompak hadir dalam pertemuan dengan tiga kementerian sekaligus.
Agenda dimulai dari Kementerian Transmigrasi bersama jajaran Dirjen, dilanjutkan dengan audiensi ke Menteri Sosial, dan ditutup dengan pertemuan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen (Purn) Salim S. Mengga juga turut hadir dalam agenda penting ini.
Pertemuan tersebut fokus membahas pembangunan infrastruktur dan penguatan program sosial di kawasan transmigrasi yang tersebar di empat kabupaten: Polman, Mamuju, Mateng, dan Pasangkayu.
“Pertemuan ini penting dalam memperjuangkan alokasi anggaran pusat untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujar Team Ahli Hajrul Malik yang ikut mendampingi rombongan saat dihubungi. Senin (5/5/2025).
Langkah Gubernur dan para kepala daerah tak berhenti di situ. Dijadwalkan besok, SDK bakal duduk bareng dengan para pengusaha kelapa sawit untuk membahas optimalisasi potensi pendapatan daerah dari pajak permukaan air, salah satu sumber pemasukan yang sedang diperjuangkan agar bisa memberikan kontribusi lebih signifikan.
Lanjut ke hari Rabu, rombongan Pemprov Sulbar akan bertemu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Fokusnya, konsolidasi program ekonomi maritim untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di Sulbar.
“Seluruh langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab Gubernur dalam memastikan kepentingan rakyat Sulawesi Barat terlayani, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” tambah Hajrul Malik.
Sementara itu, terkait demonstrasi yang berlangsung hari ini, Pemprov Sulbar memastikan tetap membuka ruang dialog. Aspirasi warga tetap dihargai, namun roda pemerintahan juga terus bergerak demi kepentingan masyarakat secara luas.
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait