MAMUJU, iNewsMamuju.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD tahun 2025.
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto, didampingi Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) John Batara Manikallo, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin, bersama jajaran perancang peraturan perundang-undangan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Mamuju menyampaikan keinginannya untuk membangun sinergi yang kuat bersama Kanwil Kemenkumham Sulbar guna menciptakan Perda yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Kami berharap kerja sama ini dapat mendukung penguatan regulasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Mamuju,” ujar Wakil Ketua DPRD.
Sunu Tedy Maranto menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendampingi setiap tahapan penyusunan Perda, khususnya dalam memberikan masukan serta kajian hukum yang mendalam. “Kami berkomitmen untuk terus hadir dan berkontribusi aktif dalam proses legislasi daerah,” tegasnya.
Tak hanya terbatas pada pembentukan Perda, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar juga berharap kemitraan ini dapat meluas pada bidang-bidang hukum lainnya, termasuk pemberian pendapat hukum atas isu-isu strategis yang dihadapi daerah.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat untuk membentuk tim kerja bersama yang akan mengawal proses penyusunan Perda inisiatif DPRD Mamuju tahun 2025. Diharapkan, langkah ini menjadi tonggak awal dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan unsur pemerintah pusat di daerah, demi terwujudnya pembangunan hukum yang lebih baik di Kabupaten Mamuju.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
