JAKARTA, iNewsMamuju.id – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Agenda tersebut menjadi perhatian politik nasional karena berlangsung di tengah pembahasan mengenai proses pencarian dua calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB itu dikonfirmasi sejumlah pimpinan partai koalisi. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, memastikan dirinya akan menghadiri agenda tersebut.
"Insya Allah (hadir)," ujar Muzzammil saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Kepastian kehadiran juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo.
"Benar," kata Herman.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengaku telah mendengar informasi mengenai rencana pertemuan pimpinan partai koalisi tersebut. Namun, ia belum memastikan apakah Ketua Umum NasDem Surya Paloh akan hadir karena belum melakukan komunikasi langsung.
"Kabarnya begitu," ujar Hermawi.
Pertemuan Prabowo dengan para pimpinan partai koalisi ini tidak terlepas dari perkembangan pembahasan mengenai mekanisme pengusulan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berencana berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait proses pengusulan kandidat Wakil Presiden.
Menurut Yusril, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mekanisme dan tahapan yang akan ditempuh sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Negara.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril juga menjelaskan bahwa Presiden dapat melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai-partai pendukung pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," jelasnya.
Sebelumnya, Yusril mengaku belum mengetahui secara pasti kapan konsultasi antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintah akan dilaksanakan. Namun, ia membenarkan bahwa Prabowo telah menyampaikan keinginan untuk membicarakan persoalan tersebut bersama koalisi.
Dengan dijadwalkannya pertemuan di Istana Bogor, komunikasi politik antara Prabowo dan para pimpinan partai KIM diperkirakan menjadi perhatian, terutama terkait dinamika pengusulan dua calon Wakil Presiden.
Meski demikian, hingga menjelang pertemuan belum ada kepastian bahwa agenda tersebut akan menghasilkan keputusan mengenai dua nama kandidat pengganti Gibran.
Publik kini menantikan arah pembicaraan Presiden bersama para pimpinan partai koalisi, termasuk kemungkinan munculnya perkembangan baru dalam peta politik nasional terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
