Walhi Tolak Upaya Pj Gubernur Sulbar Untuk Permudah Ijin Tambang

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Barat (Sulbar) menilai, upaya Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar untuk mempermudah perizinan tambang dengan murah akan mengancaman kelangsungan lingkungan hidup di Sulbar.

Direktur Eksekutif Daerah (ED) Walhi Sulbar Asnawi mengatakan, saat ini Sulbar tengah krisis bentang alam disebabkan kerusakan hutan yang masif atas ijin perkebunan sawit dan ilegal loging yang luas.

Baca Juga

Walhi Sulbar dan KTNA Bertemu Pj Bahtiar Baharuddin

Mempermudah ijin tambang kata Asnawi akan memperluas bencana ekologis di Sulbar. Sejumlah wilayah yang mengalami banjir bandang dan merusak pemukiman warga merupakan contoh bencana ekologis. 

"Kalau ijin tambang dipermudah dan murah maka ini akan menjadi bom waktu, banjir, longsor dan bencana ekologis lainnya akan semakin menghantui masyarakat Sulbar," kata Asnawi, Selasa, (15/11/2022).

Walhi Sulbar menuding, kebijakan itu untuk memuluskan proyek IKN semata dan menutupi buruknya perlindungan pemerintah pada lingkungan hidup.

Baca Juga

Zudan Polisikan Massa Aksi AMPERA, Begini Tanggapan Walhi Sulbar

"Ini tentu menyedihkan karena saat ini Sulbar sedang mengalami berbagai macam bencana alam yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan dipermudahnya ijin tambang ini maka eksploitasi alam semakin luas dan akan mepercepat bencana ekologis," terang Asnawi.

Menurut Asnawi, Pemprov Sulbar harusnya memperkuat ekonomi basis rakyat bukannya mengeluarkan kebijakan yang menguntung korporasi.

"Ketimbang membuka keran investasi, Pemprov Sulbar harusnya lebih fokus membangun ekonomi berbasis rakyat," tuturnya.

Baca Juga

World Clean Up Day, WALHI Sulbar Sebut Masalah Sampah Plastik Bukan Lagi Soal Pungut Memungut

Selain itu, Asnawi mengatakan, perizinan tambang akan mempersempit ruang kelola rakyat, akan terjadi monopoli pengelolaan sumber daya alam. 

"Kami dari Walhi secara tegas menolak kebijakan dari Pj Gubernur Sulbar, kebijakan ini palsu dan tidak berdampak pada rakyat Sulbar," tandasnya.

Editor : Lukman Rahim