MAMUJU, iNewsMamuju.id -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar menyoroti anggaran makan dan minum di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju.
Data yang diterima redaksi iNewsMamuju.id, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakwajaran anggaran makan dan minum pada unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju yang nilai mencapai ratusan juta.
Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar Muslim Fatillah Azis, yang dimintai tanggapanya, sangat menyayangkan temuan BPK RI tersebut.
Muslim menyebutkan, seharusnya para pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju bisa memberi contoh dan melakukan kontrol yang ketat terhadap kegiatan belanja anggaran pemerintah daerah, ini justru menjadi pelaku pembajakan anggaran daerah.
"Ini sangat menyakiti perasaan warga mamuju, seharusnya APBD itu dimaksimalkan untuk warga yang kesulitan. Mereka harus dilayani dengan program-program kesejahteraan, seperti bantuan sembako atau bantuan langsung akan lebih berdampak dengan perekonomian masyarakat," Ujar Muslim, Rabu (31/5/2023).
"Bukan malah tanpa rasa malu memperkenyang anggaran internalnya dengan anggaran makan minum ratusan hingga milyaran rupiah tapi hak-hak warganya untuk mendapatkan layanan dan kesejahteraan belum terjamin," Sambungnya.
Muslim menambahkan, dengan adanya temuan ini pun bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) utnuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang terlibat dala m temuan tersebut.
"Untuk itu kami dari LAK-Sulbar meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sulbar untuk menindaklanjuti temuan BPK RI terhadap uang makan minum DPRD Mamuju yang berbau tindak pidana korupsi tersebut, dengan melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD Mamuju,"Tegas Muslim
Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksan keuangan BPK Menemukan anggaran belanja makan dan minum Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju yang nilainya mencapai ratusan juta dan dalam LHP BPK tersebut disebutkan agar mengembalikan ke kas daerah.
Terpisah,Ketua DPRD Mamuju Aswar Anshari Habsi yang hendak di konfirmasi melalui sambungan selulernya terkait anggaran makan dan minum yang menjadi temuan BPK tidak mendapatkan respon.
Berita ini masih akan di verifikasi ulang setelah mendapatkan konfirmasi.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
