MAMUJU, iNewsMamuju.id - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mendorong kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar.
Langkah ini dinilai bisa menekan angka warga miskin ekstrem yang masih mencapai 1,7 persen dari total populasi.
"Mungkin kita semua di sini akan menjadi orang yang bertanggung jawab bila ini kita biarkan," ujar Gubernur SDK saat membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (7/3/2025).
SDK mengatakan, banyak cara bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan membagi tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Saat ini, dari total 10 persen angka kemiskinan di Sulbar, sekitar 1,7 persen masuk kategori miskin ekstrem, di mana warganya kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Sebagai solusi, SDK mengusulkan pola intervensi yang lebih terstruktur. Ia mencontohkan, jika di Kabupaten Mamasa ada sejumlah warga miskin ekstrem, maka pemerintah provinsi dan kabupaten bisa berbagi beban.
"Kita intervensi satu juta per tahun untuk satu warga. Tapi jangan semua saya yang tanggung, harus ada pembagian. Jika 5.000 warga di Mamasa masuk kategori miskin ekstrem, pemerintah kabupaten ambil 2.500, saya ambil 2.500," tegas SDK.
Pendekatan seperti itu, SDK meyakini bahwa kemiskinan ekstrem di Sulbar dapat diatas dengan baik.
SDK juga menjelaskan bahwa kategori miskin ekstrem diukur dari tingkat konsumsi masyarakat.
"Mereka mungkin bisa makan pagi, tapi belum tentu bisa makan siang atau malam. Inilah yang harus kita atasi bersama," ujarnya..
Editor : Lukman Rahim
Artikel Terkait
