MAMUJU TENGAH, iNewsMamuju.id - Polemik kerusakan gedung UPTD Puskesmas Salupangkang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, mendapat perhatian serius DPRD Mamuju Tengah.
Komisi III DPRD Mamuju Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait di ruang rapat Komisi III DPRD Mamuju Tengah, Jumat (11/9/2026).
RDP tersebut dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Puskesmas Salupangkang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Puskesmas Salupangkang, serta konsultan perencanaan dan konsultan pengawas pembangunan.
Ketua Komisi III DPRD Mamuju Tengah, Herman, menegaskan kondisi bangunan tersebut perlu mendapat penanganan serius.
Pernyataan itu disampaikan setelah Komisi III melakukan peninjauan langsung ke lokasi beberapa hari sebelumnya dan menemukan sejumlah kerusakan pada bangunan.
"Kami meminta dengan tegas kepada Pemda untuk segera melakukan perbaikan, entah itu renovasi ataupun dibongkar total," ujar Herman usai RDP.
Menurut Herman, persoalan tersebut menyangkut fasilitas pelayanan dasar masyarakat sehingga keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan harus menjadi prioritas.
"Kami meminta kepada petugas kesehatan maupun pasien untuk tidak melakukan aktivitas di bangunan tersebut untuk sementara. Pelayanan bisa dialihkan ke gedung lama," katanya.
Terkait dugaan penyebab keretakan bangunan yang disebut berkaitan dengan kondisi tanah gambut, Herman meminta persoalan tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan teknis oleh tenaga ahli.
Ia menilai lokasi bangunan berada di kawasan kaki gunung sehingga kondisi tanah perlu dikaji secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kerusakan.
"Kalau dikatakan penyebabnya adalah tanah gambut, kondisi bangunan berada persis di kaki gunung sehingga perlu dipastikan bagaimana kondisi dasar tanah bangunan tersebut," jelasnya.
Herman mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan dari tenaga ahli yang akan dilakukan untuk mengetahui kondisi struktur bangunan dan tingkat kerusakannya.
"Dinas Kesehatan sedang mencari tenaga ahli. Kita tunggu saja hasil pengecekannya nanti. Kami juga meminta untuk melibatkan APH," ujarnya.
Ia berharap persoalan kerusakan Puskesmas Salupangkang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pihak terkait dalam setiap pembangunan fasilitas umum di Mamuju Tengah.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pelayanan publik harus dilakukan secara serius, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar kualitas bangunan dapat dipertanggungjawabkan dan aman digunakan masyarakat.
Editor : A. Rudi Fathir
Artikel Terkait
