Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu Gelar Aksi Demo dan Segel Kantor Bupati, Sampaikan Enam Tuntutan

MAMASA, iNewsMamuju.id – Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu (AMMB) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Mamasa, Rabu (22/1/2025), guna menyuarakan aspirasi terkait berbagai permasalahan yang dianggap mendesak. Aksi ini menjadi bentuk respons masyarakat terhadap kepemimpinan Dr. Muhammad Zain sebagai Penjabat Bupati Mamasa.

Dalam aksi tersebut, AMMB mengungkapkan lima persoalan krusial yang dinilai memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) bagi aparat desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama sembilan bulan, sejak November 2023 hingga Mei 2024. Selain itu, mereka menyoroti ketidaktersediaan layanan BPJS Kesehatan bagi 21.000 warga Mamasa yang seharusnya menerima bantuan iuran (PBI).

Baca Juga

Seruan Aksi, Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu Ancam Segel Kantor Bupati jika Tuntutan Diabaikan

Permasalahan lain yang disampaikan adalah belum jelasnya status tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Mamasa, yang hingga kini belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). AMMB juga menyoroti lambatnya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Aparat Desa, serta ketidakhadiran DPRD Mamasa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah disepakati untuk dilaksanakan pada 19 September 2024.

Melalui aksi tersebut, AMMB menyampaikan enam poin tuntutan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Mamasa, yakni:

Segera merealisasikan pembayaran Siltap aparat desa dan Tunjangan BPD.

Membayar BPJS Kesehatan masyarakat Mamasa tanpa penundaan.

Mengangkat tenaga honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu.

Mensahkan Ranperda Aparat Desa.

Menjelaskan penggunaan dana pinjaman sebesar Rp32 miliar.

Melaksanakan RDPU sesuai jadwal yang telah disepakati.

Presidium aksi yang terdiri dari delapan tokoh, termasuk Taufik Rama Wijaya dan Richie Richardho, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menjawab tuntutan tersebut. "Kami menginginkan tindakan nyata, bukan sekadar janji. Ini demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Mamasa," ujar salah satu presidium dalam orasinya.

Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Mamasa maupun DPRD terkait tuntutan yang disampaikan. Masyarakat berharap aksi ini dapat mendorong pemerintah lebih responsif dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari pemerintah setempat, Pj Bupati Mamasa sendiri belum memberikan respon tarkait upaya konfirmasi dari laman ini.

Editor : A. Rudi Fathir